SATUKANAL.COM
Pemerintah Kabupaten Madiun
Bu Anindita saat penyuluhan Webinar Satukanal Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Madiun
BERITA HIGHLIGHT LIPUTAN KHUSUS STRAIGHT NEWS

Wujudkan Pembangunan Desa/Kelurahan yang Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Madiun Gelar Webinar Bertajuk Responsif Gender

SATUKANAL, MALANG – Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) menjalin kerjasama dengan Satukanal Riset dan Pengembangan dalam upaya peningkatan kapasitas dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Madiun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang responsif gender, utamanya di tingkat desa/kelurahan.

Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Madiun, Siti Zubaidah, dalam webinar yang bertajuk “Strategi dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Responsif Gender di tingkat Desa/Kelurahan”, Kamis (10/09/2020), mengatakan bahwa Kabupaten Madiun telah berkomitmen untuk meningkatkan kesetaraan gender di lingkungan pemerintah maupun masyarakat melalui kebijakan atau program yang responsif gender.

“Kabupaten Madiun sudah menerapkan beberapa strategi sesuai dengan langkah-langkah Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), maka dari itu kami berharap dengan itu seluruh OPD dan pemerintah desa mampu memberikan sosialisasi terkait dengan PUG kepada masyarakat secara menyeluruh”, kata Siti Zubaidah.

Kepala DPM Kabupaten Madiun, Joko Lelono, menambahkan, untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif gender di tingkat desa/kelurahan, maka keterwakilan gender sangatlah berpengaruh pada kualitas perencanaan pembangunan desa.

Baca Juga :  Tak Hanya Memberikan Perlindungan, Keberadaan Komunitas Paralegal Mampu Memberdayakan Perempuan

Beliau juga menyebutkan bahwa implementasi perencanaan pembangunan membutuhkan adanya sebuah strategi dan alat yang mampu menyadarkan masyarakat tentang urgensi gender, sehingga dapat mendukung kesetaraan gender di lingkungan pemerintah maupun masyarakat secara menyeluruh.

Pemerintah Kabupaten Madiun
Sri Wahyuningsih selaku perwakilan WCC Dian Mutiara memberikan materi saat Webinar Responsif Gender Kabupaten Madiun

Perwujudan kesetaraan gender ini tidak hanya menyasar kepada perempuan, melainkan juga menyasar pada kelompok yang memiliki peran dan fungsi sosial lainnya, seperti penyandang disabilitas, lansia, dll. Sehingga perencanaan pembangunan diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, khususnya di tingkat paling rendah yakni desa/kelurahan.

Menurut Anindita Purnama Ningtyas dari Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya, dalam hal ini pemerintah desa memiliki kewenangan/hak secara otonom untuk mengurus dan menyelenggarakan program-program yang dapat memajukan masyarakat desa dengan pengawasan pemerintah daerah.

“Akar rumput paling bawah yang sudah terencana dan teratur, akan membawa dampak positif bagi perekonomian dan pembangunan, baik di desa maupun di daerah, dengan korelasi kerjasama antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, serta keterlibatan masyarakat dalam pengimplementasian strategi PUG”, tambah Anindita.

Baca Juga :  Kerjasama WCC Dian Mutiara dan Kelurahan Gadingkasri dalam Penyuluhan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Para pimpinan dari PD ‘Aisyiyah Kabupaten Madiun dan PC Muslimat NU Kabupaten Madiun juga turut berpartisipasi dalam memberikan materi serta wawasan tentang bagaimana lembaga-lembaga tersebut berperan dalam meningkatkan pemberdayaan dan kualitas perempuan di Kabupaten Madiun.

Webinar ini juga menghadirkan Sri Wahyuningsih dari Women’s Crisis Centre Dian Mutiara yang memberi pandangan dan usulan terkait dengan strategi untuk mewujudkan program/kebijakan pemerintah yang responsif gender kepada OPD Kabupaten Madiun terkait.

“Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program/kebijakan yang responsif gender, maka strategi yang dapat dilakukan pemerintah ialah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dimulai dari tingkat desa/kelurahan”, ujar Sri Wahyuningsih.

Webinar ini juga menyasar kepada para pelaku usaha, NGO, LSM, dan Media Massa dengan harapan mampu bersama-sama meningkatkan sinergitas dan komitmen bersama dalam perwujudan pemerintahan dengan perencanaan pembangunan yang responsif gender, terutama di tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Madiun.

Editor: Redaksi Satukanal

Kanal Terkait