Webinar Sinergi dan Kolaborasi: 34 Kabupaten dan Kota di JawaTimur Mendapat Kriteria Peduli HAM - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Webinar Sinergi dan Kolaborasi: 34 Kabupaten dan Kota di JawaTimur Mendapat Kriteria Peduli HAM
BERITA HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

Webinar Sinergi dan Kolaborasi: 34 Kabupaten dan Kota di JawaTimur Mendapat Kriteria Peduli HAM

SATUKANAL.com, MALANG– PPOtoda (Pusat Pengembangan Otonomi Daerah) Universitas Brawijaya, bekerjasama dengan Kemenkumham, LPHP (Lembaga Pengembangan Hukum Pemerintahan), Rumah Keadilan, WCC Dian Mutiara dan Satukanal.com mengadakan webinar sinergi dan kolaborasi pada Senin (15/02/2021).

Acara ini dihadiri oleh lima pemateri antara lain Hajerati S.H,M.H selaku Direktur Kerjasama HAM Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Fransiska  A Susanto, S.H., LL.M dari Lembaga Pengembangan Hukum Pemerintah, Sri Wahyuningsih, S.H., M.Pd dari WCC Dian Mutiara Parahita, M. Najih Vargholy, S.Hi., M.H peneliti dari Rumah Keadilan dan Solehuddin, S.H.,M.H dari Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya serta di moderatori oleh Ratu Sandrasari S.H.

Webinar yang mengangkat tema Implementasi Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM ini dibuka oleh Ria Casmi Arrsa., S.H., M.H selaku Ketua Ppotoda Universitas Brawijaya Malang.

Penyelenggaraan webinar ini dimaksudkan agar pemahaman masyarakat yang kurang terkait Hak Asasi Manusia dapat lebih terpenuhi. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, pemenuhan HAM bukan hanya tanggung jawab  pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah yang turut serta dalam proses penegakan HAM di daerahnya masing-masing.

“Tujuan implementasi KKP HAM yaitu untuk motivasi dan memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah kabupaten dan Kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di daerahnya masing-masing,” kata Hajerati selaku selaku Direktur Kerjasama HAM Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.

Terkait hal tersebut, Hajerati menyebut bahwa pada rekapitulasi verifikasi nasional capaian KKP HAM tahun 2020, tim verifikasi Direktorat Jenderal HAM juga memetakan capaian pemerintah kabupaten dan kota berdasarkan kelompok hak pada Permenkumham 43/2016.

Secara nasional, mayoritas pemerintah kabupaten dan kota telah mencapai nilai lebih dari 65 yang meliputi hak kesehatan dan hak pendidikan. Untuk capaian hak kesehatan sebesar 85 persen kabupaten/kota yang berpartipasi.

Baca Juga :  5 Makanan Khas Imlek Yang Wajib Disajikan. Ternyata Ada Maknanya Lho

Sedangkan capaian hak pendidikan yaktu sebesar 76 persen dari kabupaten/kota yang berpartisipasi. Kemudian, untuk kelompok hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan dan hak atas perumahan, mayoritas pemerintah kabupaten/kota slituntuk mendapatkan nilai lebih dari 65.

Pada KKP HAM tahun 2020, sebanyak 439 kabupaten/kota ikut berpartisipasi dari jumlah total 514 Kabupaten/kota. Dengan adanya jumlah tersebut, dapat dikatakan bahwa capaian KKP HAM 2020 cukup meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Jumlah Kabupaten atau Kota yaitu 439 yang berpartisipasi pada KKP HAM 2020 menjadi yang tertinggi sepanjang pelaksanaan KKp Hammeskipun sedangdilandapandemi Covid-19,” ungkapnya.

Sementara itu, di provinsi Jawa Timur seluruh kabupaten atau kota ikut berpartsipasi pada KKPHAM 2020. Berdasarkkan hasil verifikasi KKP HAM 2020 di provinsi Jawa Timur terdapat 34 kabupaten ata kota yang mendapatkan kriteria Peduli dan 3 kabupaten atau kota mendapatkan kriteria cukup peduli. Lau ada 1 kabupaten atau kota yag mendapat kriteria kurang peduli yaitu kabupaten Probolinggo.

Lebih lanjut disebutkan bahwa mayoritas kabupaten atau kota di wilayah Jawa Timur capaian terendahnya adalah pada hak atas pekerjaan dan hak atas kependudukan. Dari sekian banyak kabupaten atau kota di Jawa Timur, Kota Batu merupakan stu-satunya kota yang nilai caaian kelompok haknya lebih dari 65.

Hal serupa juga disampaikan oleh Solehuddin, S.H.,M.H dari PPOtoDa Universitas Brawijaya yang juga menyebutkan aspek-aspek apa saja yang menjadi kriteria Kabupaten atau kota peduli HAM. “Dari 38 wilayah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 terdapat 34 kabupaten atau kota provinsi jawa timur yang memperoleh predikat peduli HAM. Ada tigayang mendapatkan predikat cukup peduli dan satu kabupaten  kurang peduli,” tambahnya.

Senada dengan pernyataan yang diberikan oleh Hajerati, M. Najih Vargholy, S.Hi., M.H peneliti dari Rumah Keadilan menyebutkan ada 7 kriteria kabupaten atau kota Peduli HAM antara lain pertama, hak atas kesehatan yang meliputi penyelenggaraan mutu dan kualitas kesehatan serta persentase APBD di bidang kesehatan. Kedua, yaitu hak atas pendidikan yang meliputi penyelenggaraan mutu an kualitas pendidikan serta persentase APBD di bidang pendidikan.

Baca Juga :  Tak Perlu Khawatir, Daya Tampung ITS Sebanyak 1324 tersedia di SNMPTN 2021

Ketiga, hak atas perempuan dan anak yang mencakup pemberdayaan perempuan dan anak serta pencegahan perkawinan pada usia anak. Keempat, hak atas kependudukan yang mencakup penyelenggaraan mutu dan kualitas catatan sipil dan kependudukan.

Selanjutnya yakni kelima, hak atas pekerjaan yang meliputi pekerjaan dan upah minimum  provinsi. Keenam, hak perumahan yang layak yakni mencakup perumahan dan kawasan pemukiman. Terakhir, Hak atas lingkungan yang berkelanjutan meliputi rencana tata ruang, perlindungan lingkungan hidup, pencemaran udara, ketersediaan fasilitas lingkungan yang layak.

Meski demikian, terdapat beberapa kendala dalam capaian KKP HAM 2017-2020 yaitu terkait kendala substansi dipengaruhi oleh dukungan Kepala Daerah, penganggaran kabupaten/kota minim terhadap program/kegiatan HAM. Produk hukum Pemda yang belum berperspektif HAM dan belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kendala lain berasal dari teknis yang mencakup adanya rotasi pejabat atau sumber daya manusia yang menangani pelaporan KKP HAM sehingga penggantinya harus memulai dari awal dalam memahami KKP HAM serta kuangnya jumlah SDM Kantor Wilayah Kemenkumham yang menangani KKP HAM.

Hajerati juga menyampaikan kendala lain yang berkaitan dengan non teknis. “Pandemi Covid-19 membuat kabupaten atau kota melakukan realokasi anggaran. Sehinga bagian hukum kabupaten atau kota tidak dapat maksimal menjemput data OPD-OPD yang bertanggung jawab pada capaian KKP HAM,” terangnya.

 

 

 

 

Pewarta: Adinda
Editor: Redaksi Satukanal

Kanal Terkait