Webinar Komitmen Kabupaten Mojokerto Layak Anak | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Kabupaten Mojokerto
Webinar Satukanal
BERITA HIGHLIGHT

Webinar Komitmen Kabupaten Mojokerto Layak Anak

Satukanal, webinar – Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus berbenah untuk memperbaiki predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) yang telah disandang dari tahun ke tahun.

Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, Joedha Hadi Soewignjo dalam sebuah Webinar yang diadakan Satukanal.com mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto sangat serius dalam hal Perlindungan Anak.

“Untuk komitmen, kami sangat komitmen. Namun komitmen itu tidak bisa berjalan setahun dua tahun, harus dengan terstruktur, punya konsep dan software hardwarenya harus dipersiapkan dengan baik.” Jelasnya.
Menurut Joedha, Pihak pemerintah telah melakukan kolaborasi dengan beberapa stakeholder pendukung untuk merealisasikan hal tersebut.

“kami telah melakukan kerjasama dengan jajaran kepolisian, kejaksaan dan juga LSM yang menangani terkait Perlindungan hak anak ini.” Jalasnya.
Tak cukup sampai disitu, Joedah juga mengaku telah membentuk Sosial Worker untuk menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

“Semua organik di tempat kami itu semua kami cetak menjadi sosial worker, semua pejabatnya harus punya nurani untuk mengatasi masalah anak. Semua pejabatnya harus tahu Hak-hak anak”.
Senada dengan Joedha, Hamida, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Bina Anisa Mojokerto juga menyebut, di Kabupaten Mojokerto seluruh stakeholder telah bersinergi untuk melakukan perlindungan anak.

Baca Juga :  Kabupaten Mojokerto Kurang 0,4 Point Menuju Zona Kuning

“Di Mojokerto untuk hak anak mendapatkan bantuan hukum insyaallah sudah baik, pokoknya selama ada kasus yang melibatkan anak baik itu anak menjadi korban atau pelaku itu sudah Clear.” Katanya.
Selain ditingkat kepolisian, Hamida juga mengaku telah bekerjasama dengan Kejaksaan setempat untuk menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan anak.

“Semisal ada kasus di tingkat Polsek, Kejaksaan akan memberi tahu kami dan kami bisa langsung melakukan pendampingan.” Ungkapnya.
Selain bantuan hukum, pihaknya juga memberikan bantuan pemulihan psikis kesehatan dan pendidikan.
“Jadi untuk pemulihan psikis ini akan dilakukan baik korban maupun pelaku.” Katanya.

Masih dalam kegiatan Webinar yang sama, Peneliti Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya Malang, Ladito Risang Bagaskoro menilai, ada beberapa hal yang belum dipenuhi oleh Pemkab Mojokerto, seperti belum tersedianya teknologi infomasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pihak berwenang dan stakeholder terkait.

Baca Juga :  Raih Penghargaan Produktivitas Siddhakarya 2020, Pemprov Apresiasi Pemkab Mojokerto

“Kita belum melihat adanya sistim informasi layak anak, di dalam perda Kabupaten Mojokerto terkait anak kami belum melihat terintegrasinya sistem, padahal saat ini sistem online itu menjadi kebutuhan dasar,” Katanya.

“Seharusnya sistem informasi ini nantinya masuk agar para stakeholder dan para pihak berwenang bisa mengakses dengan mudah untuk mewujudkan Predikat KLA.” Lanjutnya.

Berikutnya, menurut Ladito, belum ada subyek dan model partisipasi masyarakat filantropi dan bidang usaha untuk membantu mensukseskan Kabupaten Layak Anak.

“Padahal Paling tidak nantinya Orang-orang yang mempunyai Visi, Orang-orang yang mempunyai dana kemudian suka memberi ini terakomodir, posisinya sebagai struktur besar dalam rangka peningkatan kualitas di bidang Kabupaten Layak Anak. Dan yang terakhir adalah Pembinaan dan pengawasan.” Tuturnya.

Pewarta : Muchlis Ubaidhillah
Editor : Satukanal Redaksi

 

Kanal Terkait