Wakil Wali Kota Klarifikasi Soal Penilaian Dewan Soal DAK | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

Wakil Wali Kota Klarifikasi Soal Penilaian Dewan Soal DAK

Satuchannel.com, Kota Malang – Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji menanggapi penilaian Anggota Dewan pada rapat paripurna yang digelar Jum’at (12/5) di Gedung DPRD Kota Malang. Sebelumnya, pada paripurna penyampaian Laporan Panitia khusus DPRD Kota Malang Terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun anggarana 2016 ini, DPRD menilai, bahwa terjadi tren penurunan dalam realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) anggaran 2016.

Mengenai itu, Sutijai menilai bahwa tren penurunan sebenarnya bukan hanya dialami oleh Kota Malang saja, tapi juga secara nasional. Hal itu disebabkan adanya kebijakan nasional secara khusus yang mengarah pada penghematan anggaran.

Baca Juga :  Tim Satgas Reklame Terapkan Cara Style humble Dan Egaliter, Atasi Pemilik Reklame Guna Sadar Pajak

“Kalau masalah DAK itu secara makro, atau nasional. Penurunan DAK akibat kebijakan nasional berkaitan dengan penghematan anggaran. Ketika pertumbuhan ekonomi di daerah sudah cukup bagus, maka DAK tak dibutuhkan lagi. Tapi kalau ketika daerah itu PAD nya kurang baru butuh DAK,” tutur Sutiaji yang ditemui awak media usai sidang paripurna.

Sementara itu, mengenai realisasi belanja yang mengalami penurunan, Sutiaji mengakui bila memang ada kesalahan perhitungan tentang realisasi DAK.

“Kala realisai belanja, kemarin ada kesalahan memang realisasi DAK. Karena diawal SOP pencairan DAK itu tidak ditentukan. Proses sudah berlangsung lalu ada keharusan pelaporan. Jika untuk 2017 sudah lihat mulai awal. Itu berbasis laporan progres,” pungkas politisi Partai PKB ini.

Baca Juga :  Warga Protes Air Bau Minyak Tanah, Pihak PDAM Malang Sarankan Tak Gunakan Air

Dalam kesempatan kali ini, Sutiaji juga berharap, adanya sinkronisasi antara Pemkot dan DPRD terutama dalam soal penggunaan istilah dan beberapa fungsi laporan. Hal itu agar tidak adanya kesalahan dalam melihat laporan pertanggungjawaban seperti IKU, IKK yang semestinya tak masuk dalam pembahasan LKPJ. (Iqb)

Kanal Terkait