Viral Pemberitaan Mafia Darah, PMI Kota Malang Anggap Penyebar Berita Salah Persepsi - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Viral Pemberitaan Mafia Darah
BERITA

Viral Pemberitaan Mafia Darah, PMI Kota Malang Anggap Penyebar Berita Salah Persepsi

Baru-baru ini sebuah unggahan di media sosial Facebook heboh karena salah satu postingan seseorang yang menyebutkan mafia darah. Modusnya, melakukan penjualan darah hasil donor dengan harga mahal.

Dilansir dari detik.com, seorang pengguna Facebook tersebut menilai darah sering diperjualbelikan dengan harga mahal padahal didapatkan dari donor secara gratis.

“Padahal Dulu Saya Rajin Melakukan Donor Darah Demi Kemanusiaan, Saya Berikan Darah Saya Gratis Tanpa Biaya, Lalu Kenapa Kenyataan Dilapangan Malah Diperjual Belikan? Dan Hanya Orang2 Mampu Saja Yang Diutamakan Karena Mereka Mampu Membayar?” tulis postingan yang diunggah pada 23 Juni yang lalu tersebut.

Unggahan yang telah dibagikan lebih dari 900 kali dan mengundang lebih dari 1.000 komentar tersebut sontak membuat warganet ramai.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Malang dr Enny Sekar Rengganingati menyatakan, penyebutan mafia darah tersebut karena kesalahan persepsi. Padahal, harga darah yang dinilai cukup mahal, yaitu sebesar Rp 360 ribu, memiliki ketetapan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Baca Juga :  Dapat Hak Sama Dengan ASN, Walikota Malang Resmi Lantik 83 PPPK

“Ada surat keputusan (SK) dari Kemenkes. Biaya senilai Rp 360 ribu itu memang sebagai pengganti biaya pengganti pengolahan darah (BPPD),” ujarnya kepada satukanal.com, Jumat (28/6).

Adapun biaya tersebut digunakan untuk memberikan fasilitas, baik itu terhadap pendonor maupun pasien yang membutuhkan darah. Misalnya untuk kebutuhan kantong darah, reagen atau alat di laboratorium untuk pengecekan riwayat kesehatan, jarum, dan alat serta fasilitas lainnya.

Hal tersebut penting untuk benar-benar memastikan kualitas darah yang memang bebas dari penyakit dan bermutu. “Ya memang semua fasilitas, mulai kantong darah dan yang lainnya itu, kami harus beli sendiri. Reagen untuk memeriksa ada penyakit apa nggak di dalam darah itu ya juga harus beli sendiri. Perhitungan BPPD tersebut bukanlah asal, tapi sudah ditetapkan WHO (World Health Organization),” imbuh dia.

Baca Juga :  UIN Malang Sediakan Kuota 750 Mahasiswa di SNMPTN 2021

Sebagian biaya pengganti pengolahan darah memang ada yang disubsidi pemerintah. Namun untuk beberapa kasus, masih ada yang dibebankan kepada pasien.

Terkait mafia darah itu, Enny menjelaskan karena masih kurangnya pengetahuan di masyarakat mengenai BPPD. “Kenapa sampai viral? Itu bisa jadi seorang ini sedang membutuhlan darah dan tidak memiliki kejelasan,” ungkapnya.

Dengan kejadian tersebut, PMI merasa sosialisasi mengenai donor darah maupun kebutuhan darah buat pasien kepada masyarakat masih terus harus ditingkatkan. “Ini sebetulnya buat kami bagaimana memahamkan ke masyarakat untuk pengetahuan tersebut. Sebenarnya untuk Kota Malang, kami sudah sering, seperti melalui pertemuan KDD (kelompok donor darah) dan juga talkshow di radio maupun televisi. Ini nanti akan kami bahas lagi di media sosial kami juga,” pungkas Enny.

Kanal Terkait