Versi Bawaslu, 13 TPS di Kabupaten Malang Paling Rawan Praktik Money Politic - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

Versi Bawaslu, 13 TPS di Kabupaten Malang Paling Rawan Praktik Money Politic

 Dalam delapan hari mendatang, nasib Indonesia lima tahun ke depan bakal ditentukan. 

Terkait penyelenggaraan Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang sudah melakukan ancang-ancang. 

Selain fokus mengawal jalannya proses pemilihan Bawaslu juga mulai melakukan berbagai upaya, guna meminimalisir terjadinya praktik Money Politic.

“Dari pantauan sementara ini, 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang masuk dalam wilayah rawan terjadi praktik money politic,” kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva, Selasa (9/4/2019).

Terdapat beberapa indikator yang mendasari seluruh wilayah di Kabupaten Malang  masuk dalam kategori rawan. 

Di antaranya jumlah calon legislatif (Caleg) yang berpartisipasi dalam pesta demokrasi, topografi wilayah, dan kultur budaya yang ada di masyarakat.

“Dari wilayah rawan, 13 Kecamatan di antarannya masuk dalam kategori paling berpotensi. Di antaranya Kecamatan Singosari, Ampelgading, Dampit, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan (Sumawe), Gedangan, Pagak, dan Gondanglegi,“ sambung George kepada Kami

Terkait hal ini, Bawaslu sudah menyiapkan beberapa langkah antisipatif untuk meminimalisir praktik money politic

Salah satunya menyiagakan pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara), untuk melakukan analisa akan potensi kerawanan dimasing-masing TPS.

“Kami memiliki 8.409 pengawas TPS yang ada di Kabupaten Malang. Nantinya H-1 mereka diwajibkan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Malang, untuk melakukan pemetaan potensi pelanggaran yang diprediksi bakal terjadi, salah satunya money politic. Dengan demikian angka pelanggaran saat pemilu digelar, dapat diminimalisir,” terang George.

Jumlah pengawas masing-masing TPS ada satu orang. Artinya jumlah TPS yang tersebar di 33 Kecamatan di kabupaten Malang, ada 8.409.

Selain memberantas praktik money politic, pihaknya juga menginstruksikan kepada pengawas masing-masing TPS untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya botoh (judi).

Menurut George, judi botoh tidak pandang bulu akan kompetensi setiap calon. 

Mereka (pelaku) hanya memprioritaskan praktik judi, sehingga bisa menciderai pesta demokrasi.

Seperti sebelumnya, pada gelaran Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) beberapa waktu lalu. Praktik judi botoh juga marak terjadi. 

Bahkan jajaran kepolisian berhasil mengamankan beberapa tersangkanya.

“Kami juga bekerjasama dengan berbagai instansi, termasuk pihak kepolisian untuk menangkal pelanggaran pemilu. Salah satunya dengan membentuk tim satgas anti money politics,” ujar George.

Sebagai informasi, Bawaslu Kabupaten Malang sudah mulai mengendus adanya potensi money politic dan judi botoh ini, sejak berlangsungnya masa kampanye. 

Yakni dengan menemukan adanya berbagai pelanggaran, yang bisa bermuara pada dua kategori pelanggaran tersebut.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Muhammad Wahyudi​ menuturkan, terkait pencegahan dan pemberantasan praktik politik uang memang sudah menjadi fokus Bawaslu.

“Kami sudah menekankan kepada para Pengawas TPS agar melakukan pengawasan yang dikenal dengan istilah zona marking,” kata Wahyudi.

Pihaknya menambahkan, jumlah Caleg di Kabupaten Malang ada 612 orang. Sedangkan jumlah pengawas TPS ada 8409 orang. 

Artinya ruang gerak bagi potensi pelanggaran yang muncul termasuk money politics, diperkirakan bisa diantisipasi dengan mudah oleh Bawaslu. 

“Kami berharap pemilu kali ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan tertib,” pungkasnya.

Kanal Terkait