UU Pemilu Baru Disahkan, Ada Beberapa Poin Yang Dicermati Pengamat - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

UU Pemilu Baru Disahkan, Ada Beberapa Poin Yang Dicermati Pengamat

Satuchannel.com, Kota Malang – UU Pemilu akhirnya disahkan DPR RI pada Kamis (20/7), undang – undang yang mengatur landasan Pemilu 2019 ini disahkan setelah 9 bulan digodok. Di undang – undang baru terdapat lima poin sistem penyelenggaraan pemilu ke depan.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari menyatakan ada tiga poin yang jadi perhatian dari disahkannya UU Pemilu tersebut. Pertama, dinamika politik di nasional tentu berbeda dengan di ranah lokal. Namun bila efek Pemilukada 2018 yang dilakukan serentak, dinamika politik nasional bisa saja terjadi juga di Kota Malang.

“Bisa saja peta di nasional berbeda di daerah, jika di nasional PDIP dengan Gerindra bertolakbelakang. Namun bisa saja di daerah mereka berkoalisi. ” tutur Wawan.

Baca Juga :  Bisa Disimpan di Ponsel, e-KTP Digital Tengah Dipersiapkan

Di metode konversi suara, pria yang juga sebagai dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya ini menjelaskan ini menguntungkan partai tengah dengan jumlah suara 7% sampai 10%.

“Ini karena metode penghitungannya, misalnya pada Partai Hanura di Kota Malang bila dihitung pemilu 2014 kemarin Hanura mendapatkan 3 kursi, maka bila dihitung memakai metode sainte lague murni bertambah 1 kursi.” jelasnya.

Menurutnya, Sainte Lague murni ini menjadi bagian dari kompromi politik sebelum disahkannya UU Pemilu tersebut. Setelah sebelumnya dari 5 opsi menjadi 2 opsi saja.

Baca Juga :  BMKG Ingatkan Pemerintah Daerah Segera Selesaikan Jalur Evakuasi di Pesisir Jawa  

“Di sisi lain, metode ini bagi partai besar tidak menambah jumlah kursi mereka di legislatif. Makanya sainte lague murni ini cenderung disepakati oleh parpol.” jelasnya.

Hal lain yang ia cermati pula, yakni Presidential Treshold atau ambang Batas pencalonan Presiden. Dimana di UU Pemilu baru ambang Batas suara nasional 25% dan 20% menguasai kursi di DPR RI dari Pemilu sebelumnya.

“Ini tentu tak relevan mengingat Pemilu 2019 dilaksanakan serentak antara legislatif dan Presiden. Bagaimana bisa suara pemilu 2014 digunakan sebagai ambang batas pemilu 2019. Tentu ini tidak relevan kan?” ungkap Wawan Sobari kepada satuchannel. (Iqb)

Kanal Terkait