SATUKANAL.COM
Sektor Perekonomian dan Kesehatan
COVID-19 EKONOMI STRAIGHT NEWS

Usaha Pemerintah Dalam Menganggulangi Dampak COVID-19 pada Sektor Ekonomi dan Kesehatan

SATUKANAL, NASIONAL – Kasus COVID-19 yang melanda Indonesia dalam sektor Ekonomi dan Kesehatan sejak awal tahun 2020 sangatlah memperihatinkan. Banyak masyarakat berpikir dalam waktu dekat wabah COVID-19 akan terus berlanjut. Ada banyak pertanyaan mengenai kasus ini yang muncul dalam benak masyarakat Indonesia, seperti: Kapan vaksin Virus Corona akan ditemukan? atau Bagaimana saya mencari uang dalam keadaan seperti ini?. Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang sampai saat ini masih menjadi problema di masyarakat.

Dalam menyikapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Kebijakan “New Normal”. Disebutkan bahwa kebijakan “New Normal” merupakan kebijakan membuka kembali aktifitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas. Dengan menggunakan standar atau protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah mengatakan bahwa kebijakan ini dipercaya dapat menjalankan kembali ekonomi Indonesia yang sempat terhenti dan menekan penyebaran virus corona yang terbilang cepat. Bagaimana tidak, dibandingkan dengan negara lainnya Indonesia berada di peringkat 23 dunia. Dalam kurun waktu 8 bulan, terhitung sejak awal bulan Januari hingga 24 Agustus saja sudah ada 153.535 jumlah kasus. Mengapa hal itu bisa terjadi? Padahal pemerintah sudah membuat kebijakan yang baik untuk mencegah matinya ekonomi masyarakat dan mencegah penyebaran virus corona.

Ternyata kebijakan “New Normal” tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Semenjak diberlakukannya “New Normal” beberapa Mall dibuka kembali seperti yang terjadi di Bandung dan Jakarta. Hal ini menyebabkan kemungkinan penyebaran virus corona meningkat dikarenakan virus dapat menular melalui sentuhan yang kemudian masuk melalui mata, hidung, atau mulut. Sementara itu banyak video yang beredar memperlihatkan orang-orang tidak menggunakan masker wajah dan saling berdesak-desakan demi masuk kedalam Mall.

Kejadian lainnya yang turut mendukung penyebaran corona adalah kecenderungan masyarakat Indonesia untuk pulang kampung atau mudik. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama penyebaran virus karena daerah-daerah ramai seperti bandara dan stasiun berpotensi menyebarkan virus.

Baca Juga :  Pemkab Kediri Distribusikan BST ke Dua Kecamatan

Seharusnya, dalam keadaan seperti ini masyarakat dapat menahan keinginan mereka untuk bertemu keluarga hingga bisa dikatakan aman. Karena jika tidak terlalu penting maka ada baiknya melakukan kegiatan di dalam rumah saja, begitu pula dengan belajar mengajar dan pekerjaan bila bisa dilakukan di rumah WFH (Work From Home) maka lebih baik.

Masyarakat juga terkendala dalam melakukan tes COVID-19 karena terkendala biaya yang terlalu mahal dan tidak semua orang mampu untuk membayar. Sehingga banyak kasus-kasus baru yang baru muncul yang masih belum jelas penyebabnya, apakah itu karena penyebaran yang masih berlangsung atau sudah terjangkit penyakit namun belum masuk kedalam data pasien. Pemerintah Indonesia mungkin bisa belajar dari tindakan yang diambil oleh Negara Korea Selatan dalam menanggapi wabah virus corona.

Mereka melakukan Test Massal sehingga dapat mengetahui pasti angka kasus dan mengambil langkah penyembuhan. Karena jika hanya melakukan tes terhadap beberapa orang saja maka yang sudah terjangkit virus namun tidak terdata akan terus menyebarkan penyakit ke orang yang lainnya.

Wabah ini juga tidak hanya mempengaruhi sektor kesehatan saja. Sektor perekonomian juga mengalami penurunan meskipun belum sampai mengalami resesi.

“Sebetulnya kalau dilihat secara tahun ke tahun, belum (resesi secara teknikal) karena ini pertama kali Indonesia mengalami kontraksi. Yang disebutkan tadi pertumbuhan per tiga bulan biasanya yang dilihat resesi adalah secara tahunan” menurut Sri Mulyani selaku Mentri Keuangan dalam konferensi pers daring bersama KSSK, Rabu (5/8/2020).

Berbagai hal yang dilakukan masyarakat dalam menyikapi kebijakan pemerintah sampai saat ini masih menjadi masalah. Dikarenakan beberapa pekerjaan membutuhkan pelanggan untuk datang langsung ke lokasi. Salah satu sektor yang paling berdampak dalam hal ini adalah bisnis perhotelan dan hiburan keluarga.

Meskipun pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk keluar rumah, namun tempat-tempat hiburan masih belum ramai seperti biasanya sehingga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat yang juga berprofesi sebagai pedagang disekitar lokasi hiburan. Dan juga banyak karyawan-karyawan dalam masa pandemi ini mengalami PHK dikarenakan perusahaan tidak mampu untuk membayarkan gaji mereka.

Baca Juga :  Menko PMK Apresiasi Pengadaan Mesin PCR di RS Kabupaten Kediri

Demi menyelesaikan masalah ini, pemerintah memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan juga dalam bentuk sembako kepada masyarakat. Namun yang menjadi permasalahan adalah kadang bantuan ini tidak sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan dan dinikmati oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak tepat sasaran. Sebanyak 49% menyatakan bantuan sosial itu belum mencapai sasaran.

Sementara yang menilai sudah mencapai sasaran lebih sedikit (37%). Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengungkapkan itu dalam rilis survei Wabah Covid-19: Efektivitas Bantuan Sosial yang dirilis secara online pada Selasa (12/5). Bantuan Tunai Langsung tidak hanya diterapkan di Indonesia. Di Korea Selatan setiap rumah tangga berhak mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp 5 juta sampai dengan Rp 12 juta.

“Disaster Relief Funds. Mungkin di Indonesia seperti BLT. Pemerintah Korsel menggelontorkan dana hingga 170 triliun untuk 21,7 juta rumah tangga. Bentuknya cash deposit yang bisa dibelanjakan di pasar, toko-toko, dan koperasi. Kisarannya Rp 5 juta sampai Rp 12 juta.

Rp 5 juta untuk rumah tangga yang anggota keluarganya hanya satu orang sementara Rp 12 juta untuk empat orang anggota keluarga” ujar Umar Hadi selaku Duta Besar RI untuk Korea Selatan dalam sesi zoom bertajuk ‘Negeri K-Pop Kelimpungan Tangkis Resesi’, Rabu (4/8/2020)

Kumpulan problema diatas akan dapat diselesaikan jika kedua pihak mau diajak bekerja sama. Dalam hal ini masyarakat mau mengikuti aturan yang diberikan pemerintah dan pemerintah juga mau memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran dalam hal kesehatan dan kebutuhan sehari-hari.

Kontributor: Ardi Maripadang
Editor: Redaksi Satukanal

Kanal Terkait