Upah Minimum Provinsi Jawa timur Tahun 2021 Naik Rp 100 Ribu | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Upah Minimum Provinsi
BERITA HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

Upah Minimum Provinsi Jawa timur Tahun 2021 Naik Rp 100 Ribu

SATUKANAL.com, JAWA TIMUR– Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) jatim sebesar 5,65 persen atau sebesar Rp. 100.000. Sehingga UMP 2021 menjadi Rp. 1.868.777 dari sebelumnya Rp. 1.768.777.

“kami memutuskan kenaikan UMP tahun 2021 sebesar Rp.100.000 atau setara dengan 5,65 persen menjadi Rp. 1.868.777,” tegas Gubernur Provinsi jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. (01/11/2020).

Keputusan yang dilakukan Pemprov Jatim untuk menaikkan UMP Jatim 2021 merupakan suatu langkah berani pada masa Pandemi Covid-19 ini, mengingat adanya Surat Edaran menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tertanggal 26 oktober 2020 menyebutkan penundaan Upah Minimum Tahun 2021 dikarenakan sedang berada pada masa Pandemi Covid-19.

“Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa UMP Pemprov Jatim terbilang lebih rendah dibanding Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 9 Kabupaten yang memiliki UMK terendah senilai Rp. 1.913.321 dibanding UMK 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Bahkan Kenaika UMP Jatim 2021 ini masih dibawah UMK 2020.” Ungkap Khofifah menjelaskan. Kesembilan Kabupaten dengan UMK terendah tersebut yaitu Sampang, Situbondo, Pamekasan, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Magetan.

Baca Juga :  Program Kampus Sehat, Solusi Hadirkan Perguruan Tinggi Yang Unggul

Pertimbangan lain yang juga mendasari lahirnya kebijakan tersebut yaitu terkait tuntutan buruh saat beberapa kali unjuk rasa, atas tuntutan kenaikan upah Rp 600.000 dengan berbagai dasar perhitungan seperti KHL, P3 dan lain sebagainya. Sementara itu, sektor industri harus tetap terjamin kelangsungan usahanya. Meskipun, ada industri yang tutup atau rehat tetapi beberapa diantaranya mengalami peningkatan.

“Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Dewan Pengupahan Jatim bersama perwakilan serikat buruh dan asosiasi pengusaha melakukan rapat mulai 27 oktober 2020 malam hingga 30 oktober 2020 dinihari. Kemudian hasilnya dilaporkan kepada kami.” Ujar Khofifah. Nantinya Dewan Penilai akan melakukan koordinasi dengan Bupati dan Walikota Se-Jatim untuk segera melakukan koodinasi terkait keputusan dengan UMK masing-masing.

Baca Juga :  Dhoho Street Fashion Tetap Digelar Ditengah Pandemi

“Ketika UMK 2021 diputuskan, maka UMP Jatim 2021 tidak berlaku. Sehingga yang berlaku adalah UMK daerah atau USMK pada sektor-sektor tertentu,” Ungkap Khofifah melanjutkan.

Pengumuman tersebut tentu saja menjadi kabar baik bagi seluruh buruh di Jawa Timur. Apalagi dengan keadaan pandemi covid-19 seperti saat ini dengan segala keterbatan yang ada. Kenaikan ini menjadi angin segar bagi sebagian buruh untuk tetap bertahan hidup di masa covid-19 ini.

 

Pewarta : Adinda A.I.U.
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait