SATUKANAL.COM
Wawali Punjul Santoso (Aris)
BERITA

Untuk Kesinambungan, PLT Walikota Batu Bersurat Ke Gubernur. Apa Isinya?

Satuchannel.com, Kota Malang – Untuk menunjang kinerja dan kesinambungan roda pemerintahan kota Batu, Plt Walikota Batu, Punjul Santoso bersurat kepada Gubernur Jawa timur Soekarwo untuk menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) di ranah pemerintahan kota Batu.

Hal ini diproyeksi akan mengisi kekosongan jabatan di paska badai kasus yang melanda pemerintahan Kota Batu. Tercatat ada enam kekosongan jabatan yanh diantaranya Sekda, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Cipta Karya, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Unit Layanan Pengadaan.

“Roda pemerintahan kota Batu harus terus berjalan. Hal ini akan berdampak pada pembahasan RAPBD tahun 2018, Kebijakan Umum Anggaran dan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) harus segera terlaksana. Ini yang kita coba bicarakan dengan Gubernur agar dapat segera menunjuk pengganti kekosongan jabatan. ” Ujar Punjul.

Baca Juga :  Pemkot Kediri Gandeng Tokopedia gelar Mall UMKM Kediri Sale 2020

Ditargetkan pembahasan KUAPPAS rampung pada sebelum akhir Oktober 2017, atau sebelum pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Batu terpilih.

“Dijadwalkan KUAPPAS  2018 itu pada pertengahan September 2017 tapi molor karena penyelesaian PAK. “Imbuhnya.

Dalam hal ini, peran PLT Sekda sangat diperlukan guna pembahasan KUAPPAS dan RAPBD tahun 2018. Sedangkan untuk lelang jabatan definitif memerlukan koordinasi dengan Walikota Batu terpilih, Dewanti Rumpoko.

“Dijadwalkan dalam periode dekat ini kami akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait masalah ini (kekosongan jabatan). Mekanismenya nanti lihat apa dipilih langsung atau menunggu pelantikan. ” Ujar Punjul.

Baca Juga :  Pemkot Kediri Gandeng Tokopedia gelar Mall UMKM Kediri Sale 2020

Setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dewan. Kemudian, dilanjut kaitannya dengan visi dan misi  program jangka pendek dan panjang.

Hal ini merujuk kepada aturan KUA-PPAS yang harus mencantumkan visi dan misi walikota terpilih sebelum digelar untuk APBD tahun 2018 segera disahkan. Lantaran salah satu darinya adalah incumbent, maka harus dapat menyampaikan program yang berkesinambungan, program jangka pendek dan jangka panjang. (Dion)

Kanal Terkait