UMK Kabupaten Kediri tahun 2021, Naik 25 Ribu | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
UMK Kabupaten Kediri tahun 2021, Naik 25 Ribu
BERITA HIGHLIGHT KABUPATEN KEDIRI STRAIGHT NEWS

UMK Kabupaten Kediri tahun 2021, Naik 25 Ribu

SATUKANAL.com, KEDIRI Upah Minimum Kerja (UMK) di Kabupaten Kediri, mengalami perubahan sebesar Rp2.033.504,99 pada tahun 2021. Besaran nilai UMK tersebut mengalami kenaikan, sebesar 25 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Yudhistira, selaku Seksi Pengupahan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kediri.

Penetapan dilakukan melalui rapat tiga unsur. Yakni unsur dari Pemerintah Kabupaten Kediri, perwakilan dari pengusaha Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Kabupaten Kediri.

“Secara lisan kepada media kenaikan tersebut sudah turun, dari Gubernur. Kabupaten Kediri naik sebesar 25 ribu dibanding tahun kemarin, yakni Rp2.033.504,99. Nanti kalau suratnya sudah resmi baru kami edarkan,” kata Seksi Pengupahan Disnaker Kabupaten Kediri, Yudhistira, kepada Satukanal.com, Selasa (24/11/2020).

Baca Juga :  BKD Kabupaten Kediri, Siapkan 893 Usulan Guru PPPK 2021

Menurutnya surat pemberitahuan secara resmi saat ini masih dalam proses pengiriman. Disebutkan, surat akan tiba dalam kurun waktu dalam satu Minggu ini.

Dirinya juga menjelaskan, untuk prosedur pelaksanaan surat resmi besaran nilai UMK Kabupaten Kediri, yakni melalui pengesahan dari Bupati dan diumumkan secara resmi oleh Disnaker Kabupaten Kediri. Selanjutnya akan disampaikan ke perusahaan-perusahaan terkait yang ada di Kabupaten Kediri.

“Sebenarnya kami juga ingin UMK selalu naik. Pekerja buruh lebih terjamin. Namun pada kenyataannya dari sisi pengusaha banyak melakukan penutupan dan merumahkan karyawan,” jelasnya.

Baca Juga :  Dinsos Kabupaten Kediri, Lakukan Koordinasi dengan 9 Desa Ekslokalisasi PSK

Secara pertimbangan, Kabupaten Kediri telah menjalankan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Digabungkan dengan adanya masa pandemi, yang menyebabkan beberapa perusahaan belum mampu membayar secara penuh, serta ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Untuk tahun ini efek pandemi kami memakai rumus KHL (Kebutuhan Hidup Layak) baru. Di Kabupaten Kediri sudah dibahas dalam tiga kali rapat, tertanggal 5 sampai 9 November 2020,” pungkasnya. (adv)

Pewarta: Anis Firmansah
Editor: Redaksi Satukanal

Kanal Terkait