SATUKANAL.COM
Tuntut Pilbup Ditunda, Empat Orang Ini Lantunkan Sholawat di Depan KPU Kabupaten Kediri
Peserta Aksi Demo Sholawat
BERITA HIGHLIGHT ISU PILIHAN KANAL VIRAL LIPUTAN KHUSUS STRAIGHT NEWS

Tuntut Pilbup Ditunda, Empat Orang Ini Lantunkan Sholawat di Depan KPU Kabupaten Kediri

SATUKANAL, KEDIRI – Empat orang warga Kabupaten Kediri melakukan aksi demo tuntut penundaan Pilkada 2020 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri. Kamis (24/9/2020).

Aksi demo tersebut dilakukan dengan cara melantunkan Sholawat sembari menentang baner bertuliskan “Sholawat Distancing, Cegah Corona” di halaman Kantor KPU Kabupaten Kediri.

Hartono, salah satu peserta aksi mengatakan, aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2020.

“Kami ingin KPU menunda pelaksanaan Pilbup, bukan untuk alasan politik, namun dengan alasan kemaslahatan umat. Kalau PBNU dan Muhammadiyah sudah menyampaikan untuk ditunda. Ulama menyerukan bukan atas dasar ngawur, itu pasti punya dasar dari langit. Bahaya.” katanya.

Ia juga mengungkapkan, bahaya virus covid-19 ditengah pelaksanaan Pilkada nanti akan berpotensi memunculkan klaster positif baru di Kabupaten Kediri.

Baca Juga :  Tak Terdampak Pandemi, Gubernur Jatim Apresiasi Sentra Tenun Ikat Bandar Kidul

“Karena itu resiko, siapa yang bertanggung jawab? Silahkan kalau KPU bertanggung jawab penuh kalau korban corona positif dan meninggal bertambah. Ini juga mengancam keluarga Masing-masing, ingat! Kita harus waspada,” ungkapnya.

Di akhir orasi sholawat tersebut, Hartono sebagai perwakilan aksi menyerahkan amplop coklat dengan isi surat yang tertuju untuk Presiden Republik Indonesia.

“Saya menyampaikan surat untuk disampaikan kepada Pak Presiden Jokowi, meskipun ini kita bukan siapa-siapa, bukan Lembaga, maupun Organisasi besar. Semoga KPU dapat menyampaikan aspirasi kami ini,” tutupnya.

Sementara itu, Nanang Qosim, Komisioner KPU Kabupaten Kediri divisi SDM dan Parmas, mengatakan, tidak mampu melaksanakan tuntutan tersebut, dikarenakan KPU Kabupaten Kediri hanya sebagai pelaksana kebijakan.

Baca Juga :  Proyek Padat Karya Dinas PU Kota Kediri Pekerjakan 3.750 warga Terdampak Covid-19

“Apapun bentuk aspirasi masyarakat kami tetap akan menerima itu, meskipun kami tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan peserta aksi. Kebijakan dan wewenang ada di KPU RI dan Pemerintah, kita hanya sebagai pelaksana kebijakan yang sudah memastikan pelaksaan Pilkada tanggal 9 Desember 2020,” kata Nanang.

Ia menyebutkan hal ini menandakan bahwa Pilkada di Kabupaten Kediri ini mendapat perhatian dari semua pihak dan berbagai golongan masyarakat.

“Kita mengharap nanti masyarakat nanti dapat berpartisipasi untuk datang ke TPS, dalam memilih dan mengawal kegiatan sesuai hati nurani,” pungkasnya.

 

Pewarta : Anis Firmansyah
Editor : Redaksi Satukanal

    Kanal Terkait