SATUKANAL.COM
BERITA STRAIGHT NEWS

Tolak RUU KUHP dan UU KPK, Poster Unik Sarat Kritik Warnai Demo IMM dan HMI di DPRD Sumenep

Ratusan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se Kabupaten Sumenep berdemonstrasi di depan gedung DPRD setempat, Kamis (26/9/19).

Mereka menuntut Rancangan KUHP dan menutut pencabutan revisi UU KPK. Dalam aksi ini, mahasiswa juga membawa berbagai poster unik yang mengandung kritikan.

Ratusan mahasiswa ini, sebelum orasi di depan gedung DPRD Sumenep terlebih dahulu berkumpul di Taman Bunga (TB) dan melakukan long march menuju ke gedung DPRD di Jalan Teunojoyo.

Tiba di depan gedung DPRD, mereka disambut dengan puluhan Polwan cantik yang menjadi pagar hidup di depan akses masuk kantor DPRD, sehingga mereka tertahan dan tidak bisa masuk halaman gedung dewan.

Secara bergantian, mereka pun melakukan orasi-orasi mengecam isi RKUHP maupun UU KPK.

Ketua DPRD Sumenep didampingi Kapolres Sumenep menemui para pendemo. Sebelum Ketua DPRD membuka suara, para pengunjuk rasa membacakan tuntutan di hadapan Ketua DPRD yang baru beberapa hari dilantik itu.

Ada tujuh tuntutan mahasiswa. Yakni, menolak pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP, mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selanjutnya, mahasiswa menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia, mahasiswa juga menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja.

Selain itu, mahasiswa menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertahanan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria, mendesak pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual dan mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.

“Kami meminta DPR dan Pemerintah, yang dalam hal ini Presiden untuk menarik kembali UU KPK yang sudah disahkan,” teriak orator aksi.

Ketua DPRD Sumenep Hamid Ali Munir mengatakan akan segera menindaklanjuti tuntutan para pengunjuk rasa tersebut.

“Karena semua yang menjadi tuntutan tersebut adalah merupakan kewenangan pusat. Kami di daerah hanya sebatas menampung dan menyampaikan kepada pusat,” terangnya.

Sementara dari pantauan jatimtimes.com di lapangan, di sisi lainnya ribuan ‘Aliansi Mahasiswa Sumenep’ yang terdiri dari BEM universitas se Kabupaten Sumenep mempersiapkan diri untuk mengepung Gedung DPRD.

Kanal Terkait