SATUKANAL.COM
BERITA

Tolak RUU Kontroversial, HMI dan Mahasiswa Blitar Raya Bersatu Aksi Kepung Kantor DPRD

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Blitar bersama seluruh mahasiswa se-Blitar Raya menggelar aksi damai menolak RUU kontroversial. Aksi berlangsung di depan gedung DPRD Kota Blitar, Jumat (27/9/2019).

Massa mahasiswa terutama menyoroti dua aturan kontroversial. Yakni hasil revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan revisi UU KUHP.

Dalam tuntutannya, massa aksi mendorong DPRD Kota Blitar untuk menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) KPK sebagai upaya terjadinya pelemahan kewenangan KPK.

Wempi Aprian, koordinator lapangan aksi tersebut, mengatakan, masaa HMI bersama mahasiswa se-Blitar Raya menyampaikan aksi penolakan RUU RKUHP yang kontroversial dan tidak pro terhadap rakyat. Di antaranya KUHP pada pasal 218, 219, 252, 278, 432.

“Untuk itu, kami mendorong DPRD Kota Blitar untuk menyampaikan kepada presiden untuk menerbitkan perppu KPK agar kinerja KPK lebih elegan dalam dalam mempercepat penanganan tindak korupsi di negeri ini,” ucapnya.

Pada aksi tersebut, HMI mendesak pemerintah untuk menangani kejahatan lingkungan hidup, yakni kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang disebabkan oleh oknum di Sumatera dan Kalimantan yang melibatkan korporasi dalam kasus tersebut. “Pemerintah harus menindak tegas oknum-oknum tersebut beserta otak korporat dalam karhutla serta mencabut hak guna usaha (HGU) korporasi yang bermasalah,” sambungnya.

Dalam aksinya, massa juga menuntut DPRD untuk keluar menemui massa dan meminta pemerintah segera mengkaji kembali RUU PKS yang dianggap kontroversi. Selain itu, massa mengutuk keras tindakan represif oknum anggota kepolisian yang mengakibatkan mahasiswa terluka saat unjuk rasa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

“Kami mengutuk aksi represif oknum aparat yang tidak manusiawi, tendensius dan memancing amarah rakyat saat aksi di daerah lain,” tukasnya.

Kanal Terkait