SATUKANAL.COM
Tolak Omnibus Law Disahkan SPSI Kediri Berkirim Surat ke Pemerintah Pusat
Sumber Foto : Okezone
ADVERTORIAL BERITA HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

Tolak Omnibus Law Disahkan SPSI Kediri Berkirim Surat ke Pemerintah Pusat

SATUKANAL.com, KEDIRISerikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kediri menolak keras Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang akan segera di sahkan di awal bulan ini.

Penolakan atas RUU tersebut disampaikan langsung oleh Bahrul, Sekertaris SPSI Kediri, menurutnya penolakan SPSI Kediri terkait omnibus law akan dilakukan dengan cara yang berbeda, yakni akan ditunjukan dengan cara berkirim surat keberatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Pemerintah Pusat.

“Di Kabupaten Kediri nanti bentuknya berbeda dengan yang ada di luar kota. Jika disana mereka akan melakukan aksi demo dan mogok kerja, kami tidak. Tetapi kita mempunyai cara bijak yang lain yakni kita akan melakukan loby tingkat di tingkat pusat provinsi terkait penolakan undang-undang tersebut,” jelas Bahrul, Sekertaris SPSI Kediri. Senin (5/10/2020).

Bahrul juga menjelaskan, di Kediri pihaknya menyoroti dua hal yakni tentang upah minimum yang dirasa belum cukup tinggi dan Bantuan Sosial (Bansos) BPJSTKU yang hingga kini banyak yang belum cair.

Baca Juga :  CEO Persik Kediri Positif Corona

“Kami di kediri menyoroti tentang Upah Minimum Kerja (UMK). Itu yang nantinya akan menjadi acuan gaji para buruh disini. Kami juga menyoroti tentang BPJS. Kami hingga hari ini belum faham secara utuh bagaimana bantuan untuk BPJS yang mempunyai upah dibawah 5 juta, itu ada yang sudah dapat dan ada yang belum dapat, kita akan meminta kejelasan terkait itu,” katanya.

Menurut Bahrul, di Kediri jumlah buruh yang harus diperjuangkan ada sebanyak 11 ribu orang.
“Intinya kami ingin kesejahteraan buruh di kediri ini bisa sejahtera, minimal UMK naik, paling tidak kebutuhan rumah tangga tercukup,” katanya.

Lebih lanjut Bahrul menambahkan, hingga kini pihaknya masih melakukan komunikasi dengan SPSI Jawa Timur untuk tindak lanjut terkait aksi yang akan dilakukan di tiap-tiap daerah.

“Untuk tindak lanjutnya saat ini kita sedang berada di Surabaya bertemu dengan SPSI Jawa Timur membahas tentang aksi tersebut, kita masih akan membahas tentang langkah apa yang akan dilaksanakan di daerah nantinya,” pungkasnya.

Baca Juga :  Gubernur Jatim ke Kediri Bagikan Masker dan Sembako di Pasar Tradisional

Menanggapi hal tersebut Sekertaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kediri, Subur Widono saat dikonfirmasi belum bisa menjawab hal tersebut. “Saya tidak berani menjawab itu mas, masih ada pimpinan, jadi saya konfirmasikan dulu ke pimpinan geh, nanti saya hubungi,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Disnaker Kabupaten Kediri, Subur Widono mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi terkait hal tersebut.

“Langkah-langkah yg diambil disnaker kab terkait pengesahan omnibus law antara lain kami akan komunikasi dan pendekatan dengan SPSI Kabupaten Kediri, dan SPSI menyatakan khusus Kabupaten Kediri sampai saat ini tidak ada rencana unras,” katanya.

“Selain itu kami juga akan berkomunikasi intens dengan HRD perusahan yang ada di kab kediri, agar perusahaan melakukan pendekatan dan komunikasi terhadap karyawan nya  dalam penyampaian aspirasi agar tidak melakukan unras karena saat ini masa pandemi corona.” tutupnya.

 

Pewarta : M Ubaidhillah
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait