THR 2021, Ini 5 Ketentuan Dari Kemnaker Soal Pembayarannya - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
THR 2021, Ini 5 Ketentuan Dari Kemnaker Soal Pembayarannya
BERITA

THR 2021, Ini 5 Ketentuan Dari Kemnaker Soal Pembayarannya

SATUKANAL.com, NASIONAL– Pemerintah mewajibkan perusahaan membayarkan tunjangan hari raya 2021 (THR) dari secara penuh pada tahun ini dan tak lagi dicicil seperti 2020 kemarin.

Hal tersebut sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah yang sudah tertuang dalam Surat Edaran menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/Buruh di Perusahaan.

Menaker Ida Fauziyah meminta kepada para kepala daerah untuk memastikan perusahaan memastikan perusahaan membayar THR 2021 kepada pekerja sesuai peraturan perundag-undangan.

Lebih lanjut, pemberian tunjangan tersebut juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Adapun ketentuan mengenai pemberian THR tersebut, berikut ulasannya:

1. Penerima THR

THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyaai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Tunjangan itu juga diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Baca Juga :  7 Makanan Ampuh Menekan Nafsu Makan Berlebih

2. Besaran THR

Besaran THR untuk para pekerja berbeda-beda untuk sejumlah klasifikasi pekerja. Untuk pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih mendapat sebesar satu bulan upah.

Sedangkan pekerja yang telah memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR dibayarkan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah.

Selanjutnya, untuk pekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan dihitung dengan dua cara. Bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya.

Kemudian, bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa kerja.

3. Waktu Pembayaran THR

Surat edaran menteri tersebut menyatakan bahwa tunjangan tersebut wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

4. Keringanan Bagi Perusahaan Terdampak Covid-19

Untuk perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan, Ida Fauziyah mewajibkan perusahaan tersebut melakukan dialog dengan pekerja atau buruh.

Baca Juga :  Perhatikan Formasi Sekolah Kedinasan 2021, Manakah Yang Berpeluang Besar?

Dialog harus dilaksanakan dengan kekeluargaan dan itikad baik untuk emncapai kesepakatan. Kemudian, harus dibuat secara tertulis.Hasil kesepakatan itu sendiri harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.

“Mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja atau buruh yang berdasarkan laporkan keuangan internal perusahaan yang transparan,” kata Ida dilansir dari Tempo.

5. Kepastian Hukum THR 2021

Guna memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya keluhan maka para kepala daerah diminta untuk menegakkan hukum sesuai kewenangan dengan memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

Para kepala daerah juga diminta untuk membentuk pos komando pelaksanaan THR 2021 dan melaporkan data pelaksanaan THR 2021 serta tindak lanjutnya kepada Kemnaker. Kemnaker juga telah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan THR 2021.

 

 

 

 

Pewarta: Adinda
Editor: Redaksi Satukanal

Kanal Terkait