SATUKANAL.COM
Terkait Pemakzulan Bupati Jember, Ini Tanggapan Para Akademisi Hukum dan Politik
Foto : Bupati Jember Faida (istimewa)
BERITA HIGHLIGHT KANAL VIRAL LIPUTAN KHUSUS STRAIGHT NEWS

Terkait Pemakzulan Bupati Jember, Ini Tanggapan Para Akademisi Hukum dan Politik

SATUKANAL, – Pemakzulan Bupati Jember, Faida oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai banyak pro dan kontra.

Sebagian yang pro menyayangkan tindakan DPRD yang dinilai bermuatan politik menjelang Tahun Pemilu 2020. Sebagian lain mendukung pemakzulan sebagai wujud kontrol atas tindakan Kepala Daerah. Lantas bagaimana tanggapan para pakar terkait pemakzulan tersebut 

Menanggapi hal itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mochammad Sroedji Jember, Dr. Cora Elly Novianti, S.H., M.H. dalam sebuah Webinar yang diadakan Satukanal mengatakan, ada 2 kemungkinan penyebab pemakzulan terjadi, pertama karena renggangnya hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah dan karena minimnya kepercayaan publik terhadap Bupati. 

“Kalau dilihat sepintas permasalahan Bupati Jember ini sangat Politis sekali, karena beliaunya tidak melanggar hukum Pidana atau yang lain,” jelasnya. 

“Seperti yang semua sudah tahu tentang UU Nomor 23 tahun 2014 itu kriteria dari pemakzulan atau kritis kepercayaan itu tercantum dalam pasal 78 ayat (2) disitu dijelaskan kenapa bupati bisa di makzulkan karena melanggar sumpah janji tidak melaksanakan kewajiban melakukan perbuatan tercela,” lanjutnya. 

Anggapan tersebut menurut Dr. Cora, diperkuat dengan renggangnya hubungan DPRD dengan Bupati Faida. 

“Kalau kemarin sepintas kita lihat hubungan antara Bupati dan DPRD memang tidak harmonis, padahal di Undang-undang DPRD dan Kepala Daerah itu harusnya menjadi patnership. Namun, kalau melihat ini siapa yang salah saya tidak tahu, yang pasti ini sebelumnya sudah mediasi antara Bupati dengan Mendagri sampai kurun waktu ditentukan, belum habis dari waktu mediasi tersebut Bupati sudah dimakzulkan oleh DPRD dari 50 kursi 45 yang memakzulkan,” katanya. 

Ia melanjutkan, selain anggapan itu, ada kemungkinan kurangnya kepercayaan masyarakat jember terhadap kepala daerahnya. Jika demikian itu dapat menjadi alasan pemakzulan dilakukan. 

“Jika publik sudah tidak percaya bisa juga seperti tercantum dalam Pasal 85 ayat (1) yang membahas tentang minimnya kepercayaan publik,” tuturnya.  

Senada dengan Dr. Cora, Dr. Anwar Cengkeng, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang juga menyebut beberapa faktor penguat pemakzulan terjadi antara lain Penerbitan Perbub KSOTK, Kuota CPNS tidak ada, Mutasi melanggar sistem MERIT, Rekom Depdagri agar pengembalian posisi jabatan per Januari 2018, Kebijakan mengubah 30 Perbub KSOTK menyebabkan kekacauan tata kelola Pemerintah Jember, dan Pengadaan barang atau jasa tidak sesuai dengan Perpres. 

Laki-laki yang akrab disapa Anwar itu juga menyebut, terkait kasus ini keputusan akhir ada di Mahkamah Agung (MA). Disana nantinya kedua belah pihak akan dipertemukan untuk memberikan jawaban atas adanya pemakzulan ini. 

“Semua nantinya akan dibuktikan di Mahkamah Agung, disana nantinya DPR akan menunjukan materi pemakzulan soal nanti dterima atau tidak MA nanti yang akan memutuskan, dan hasil Pengujian di MA nantinya akan diserahkan ke Kementrian Dalam Negeri. Apapun hasilnya Mendagri tidak bisa menolak atas keputusan tersebut.” Tuturnya. 

Sementara itu, Dr. Abdul Aziz S. R., M.Si., Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang membenarkan tindakan DPRD, menurutnya fungsi pengawasan di Dewan berjalan baik dengan adanya kasus ini. “Itu berarti fungsi kontrol DPRD berjalan, tidak mungkin pemakzulan terjadi kalau tidak ada persoalan yang berderet panjang,” katanya.  

“Sesuatu yang dilakukan DPRD Jember teramat berani bahkan revolusioner, dasarnya kepercayaan yang hilang,” lanjutnya. 

Terkait hilangnya kepercayaan publik ia membenarkan hal tersebut dengan bukti adanya aksi didepan gedung dewan pada saat pemakzulan terjadi.  

“Soal hilangnya kepercayaan publik sudah jelas, baik dari DPRD maupun dari masyarakat, buktinya ada demo dengan sekian banyak masa dan tidak ada demo tandingan,” katanya. 

Selain itu ia menduga, Kepala Daerah tidak bisa melakukan komunikasi dengan baik kepada DPRD. “Komunikasi politiknya buruk, padahal fungsi demokrasi itu kan kompromi, konsilisasi, dan negosiasi itu tidak ia lakukan dia bertahan, ini membuat kemacetan pemerintahan, andai ia melakukan itu mungkin problem pemakzulan tidak akan terjadi,” pungkas Aziz. 

    Baca Juga :  Webinar Komitmen Kabupaten Mojokerto Layak Anak

    Kanal Terkait