SATUKANAL.COM
BERITA

Terjawab, Dana Ekstra Desa atau Askades Rp 1,5 Miliar adalah Program Lama

Kebijakan dana ekstra atau dana aspirasi kepala desa (Askades) yang disampaikan Bupati Malang Sanusi kepada masyarakat terbukti merupakan program lama di kedinasan terkait.

Yakni, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Dinas PU Sumber Daya Air dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto setelah dirinya bersama pimpinan lainnya dilantik, Kamis (26/09/2019).

Didik Gatot menyampaikan program tersebut merupakan program lama yang ada di tiga dinas terkait selama ini.

“Jadi itu program lama. Kalau ditanya apakah DPRD mendukungnya, tentu kita dukung karena ini untuk masyarakat Kabupaten Malang,” kata Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Malang ini.

Tapi, lanjut Didik Gatot, pihaknya tentunya akan melakukan pengawasan terbuka atas program itu.

Selama program tersebut murni untuk kepentingan masyarakat maka DPRD dipastikan menyetujuinya.

“Tapi kalau dimanfaatkan untuk politik, tentu akan kita stop,” ujarnya.

Seperti diketahui, Sanusi menyampaikan kepada masyarakat, di tahun 2020 datang akan ada program dana ekstra atau Askades.

Dimana setiap desa akan mendapatkan bantuan anggaran Rp 1,5 miliar di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Malang.

Di luar dana transfer, baik Dana Desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD).

Tapi, dirinya juga menyampaikan, bahwa program itu bukan berupa uang tunai seperti DD dan ADD.

Pemerintah desa, teknisnya, mengusulkan kegiatan pembangunan infrastruktur kepada Pemkab Malang.

Nantinya, Pemkab Malang akan mendisposisikan usulan itu ke dinas terkait serta menganggarkannya melalui APBD dan pelaksanaannya di tangan dinas terkait yang tentunya akan mempergunakan pihak ketiga dalam pembangunannya.

Program dana ekstra atau Askades ini, seperti yang ditulis kami, mirip dengan rencana pembangunan di tahun-tahun lalu sampai saat ini.

Yakni, dengan pola Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Dimana desa hanya mengusulkan kegiatan, dan Pemkab Malang yang nantinya memutuskan sampai tahap akhir pembangunan.

Dari hal itu pula, Didik Gatot menyampaikan, bahwa program yang bisa disalahtafsirkan di tingkat masyarakat itu, merupakan program lama yang telah berjalan.

Penekanan atas frasa, “kalau untuk kepentingan politis, kita stop,” yang dilontarkan Ketua DPRD Kabupaten Malang 2019-2024 ini juga sebagai warning.

Dimana, memang secara lugas terbaca adanya sebuah proses penggiringan politis kepada masyarakat.

Apalagi, Kabupaten Malang pun tengah bersiap untuk menggelar Pilkada 2020 yang tinggal hitungan bulan lagi.

Selain hal itu, sumber anggaran dana ekstra pun, walau belum pasti mulai terkuak.

Yakni, bukan dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang pundi-pundinya hanya diisi dari pajak dan retribusi serta pendapatan sah lainnya saja.

Hal ini juga terkuak dari pernyataan Sanusi yang meminta adanya target di APBD 2020 naik menjadi Rp 6 triliun.

Dari tahun sebelumnya sebesar Rp 4,2 triliun.

Target ini untuk mencapai program pemberian dana ekstra Rp 1,5 miliar setiap desa di Kabupaten Malang.

“Karena target APBD naik minimal Rp 6 triliun, maka pendapatan asli daerah (PAD) 2020 juga kami targetkan minimal Rp 1 triliun,” ujar Sanusi.

kami pun sempat menuliskan ilustrasi dana ekstra atau Askades ini bila hanya memakai sumber PAD tentunya tidak akan mungkin terealisasi.

Kalau pun bisa direalisasikan, maka target PAD Rp 1 triliun wajib dicapai, karena untuk total dana ekstra mencapai Rp 567 miliar.

Sedangkan capaian PAD di tahun 2018 lalu hanya Rp 489 miliar.

Untuk mencapai target PAD Rp 1 triliun, maka mesin pendulang uang Pemkab Malang harus lebih cepat berputarnya dan bisa menghasilkan tambahan sebesar Rp 511 miliar di tahun 2019 ini.

Tapi tentunya, tanpa memakai pendapatan yang bersumber dari pendapatan dana perimbangan, ataupun pendapatan lainnya.

Dana ekstra atau Askades tak bisa direalisasikan untuk 378 desa yang ada di Kabupaten Malang, belum termasuk wilayah kelurahan.

Kanal Terkait