Target PBB P2 100 Persen, Bapenda Kabupaten Malang Matangkan Strategi - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

Target PBB P2 100 Persen, Bapenda Kabupaten Malang Matangkan Strategi

Target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) Kabupaten Malang tahun lalu tidak mencapai 100 persen. Hanya bertengger di angka 98,89 persen atau Rp 63,8 miliar. Namun, secara jumlah pendapatan mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalunya dengan total penerimaan pajak daerah mencapai 118,20 persen atau Rp 281,1 miliar.

Capaian tersebut membuat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang mematangkan strategi khusus untuk sektor PBB P2. Hal ini secara langsung disampaikan oleh Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi yang secara optimistis mengatakan, tahun 2019 pihaknya akan menerapkan beberapa strategi untuk penarikan PBB P2.

“Ada beberapa strategi yang siap diterapkan untuk mencapai target 100 persen untuk PBB P2 tahun ini. Kami optimistis bisa mencapainya,” kata Purnadi kepada Satuchannel.com, Minggu (24/02/2019).

Strategi tersebut adalah melalui penempelan stiker di rumah wajib pajak (WP) yang belum membayar PBB P2 sampai batas waktu yang ditetapkan. Pemasangan tersebut sebagai pemberitahuan bagi WP agar segera membayar kewajibannya.

Hal ini dikarenakan target PBB P2 tahun lalu tidak tercapai salah satunya adalah cukup banyaknya WP yang tidak bisa ditemui di rumahnya oleh petugas. Atau para pemilik rumah memang tidak berdomisili di alamat bersangkutan, sehingga petugas tidak bisa menarik pajak.

Baca Juga :  Bapenda Malang Optimis Pajak Melebihi Target

Strategi ini menurut Purnadi merupakan cara pemberitahuan bagi WP. “Bukan teguran. Ini agar WP mengetahuinya sehingga ingat atas kewajiban dan membayarnya,” ujar mantan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang.

Selain strategi tersebut Bapenda Kabupaten Malang juga akan mulai berupaya menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) dengan adanya perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2010 mengenai pajak daerah.

Di regulasi lama ranah NJOP diatur sederhana. Yakni, hanya untuk transaksi di bawah dan di atas Rp 1 miliar. Tahun ini, persoalan NJOP akan lebih didetailkan. Dari satu kategori menjadi empat, yaitu untuk transaksi kurang dari Rp 500 juta, transaksi Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar. Kategori lain yang diatur lainnya adalah transaksi Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar dan yang di atas Rp 5 miliar.

Melalui hal itu, adalah naiknya nilai pajak untuk transaksi jual beli tanah. Tentunya juga berkorelasi dengan nilai bayar pajak bumi dan bangunan (PBB). “Secara langsung akan mengerek nilai PBB yang disesuaikan dengan NJOP yang diatur. Ini juga akan membuat harga tanah warga khususnya di wilayah-wilayah kawasan penyangga perkotaan semakin tinggi,” urai Purnadi yang mencontohkan dampak pembangunan jalan tol secara langsung akan menaikkan harga tanah.

Baca Juga :  Bapenda Malang Optimis Pajak Melebihi Target

“Harga tanah naik maka NJOP pun berubah dan disesuaikan. Ini akan membuat pemilik tanah juga teruntungkan dan pajak daerah juga meningkat,” imbuh Purnadi yang memetakan beberapa wilayah yang akan terdampak penyesuaian NJOP, yaitu kecamatan Pakis, Dau, Singosari, Lawang, Turen, Pakisaji dan Kepanjen.

Dua strategi ini akan menguatkan berbagai program bersifat elektronik yang dibesut juga oleh Bapenda Kabupaten Malang di tahun ini. Sehingga diharapkan target tahun 2019, PBB P2 yang dipatok mampu mencapai 100 persen. Juga bisa meningkatkan pokok ketetapan pajak, dimana di tahun lalu mencapai sekitar 14,26 persen atau Rp 9,9 miliar.

Di tahun 2019, PBB P2 yang tahun lalu sekitar 1.378.238 objek pajak dengan wajib pajak (WP) sebanyak 1,39 juta. Mengalami kenaikan, menjadi 1.391.163 obyek pajak dengan pokok ketetapan sebesar Rp 79,6 miliar.

Besarnya potensi PBB P2 tersebut juga yang membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono juga angkat bicara. Dimana dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat wajib pajak untuk semakin meningkatkan kesadaran membayar pajaknya.
“Pajak bukan untuk pemerintah, tapi hasilnya dikembalikan lagi ke masyarakat. Sehingga saya harapkan tahun ini kesadaran membayar pajak semakin tinggi,” ucap Didik.

Kanal Terkait