Tantangan Bonus Demografi di Era Ekonomi Digital, Indonesia Tertinggal dari Filipina dan Malaysia | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
IMG002
Devanto Shasta Pratomo, SE, MSi, PhD, saat acara konferensi pers di Universitas Brawijaya
BERITA HIGHLIGHT ISU PILIHAN RISET

Tantangan Bonus Demografi di Era Ekonomi Digital, Indonesia Tertinggal dari Filipina dan Malaysia

SATUKANAL, MALANG – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) Malang Devanto Shasta Pratomo menyoroti terkait tantangan bonus demografi di Indonesia di tengah era ekonomi digital. Pasalnya, angka pengangguran di negara ini masih lebih tinggi dibanding negara-negara serumpun, seperti Malaysia dan Filipina.

Dalam paparannya, Devanto mengungkapkan bahwa bonus demografi Indonesia penting bagi keberlangsungan perkembangan Indonesia. “Indonesia sendiri merupakan negara terpadat keempat di dunia, di bawah China, India, dan Amerika,” tuturnya.

Populasi Indonesia mencapai lebih dari 260 juta jiwa. Data Sensus Penduduk 2010 menunjukkan jumlah penduduk dalam rentan usia produktif atau di kisaran 15-64 tahun paling mendominasi.

Dalam penelitiannya yang berjudul Momentum Bonus Demografi dan Tantangan Ketenagakerjaan di Era Ekonomi Digital, Devanto menyoroti soal kurangnya strategi pemerintah dan implementasinya dalam pemanfaatan bonus demografi.

“Tentunya bonus demografi akan benar-benar menjadi berkah apabila Indonesia dapat mengambil manfaat dari momen ini. Sehingga, muncul kekuatan besar bagi Indonesia di era persaingan ini,” ucapnya.

Baca Juga :  Mahasiswa Program Doktor Fapet UB Gunakan Pasta Buah Merah, Ciptakan Rasa juiceness Pada Petty Burger

Menurutnya, persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal ketenagakerjaan menjadi kunci. Selain itu juga harus ditopang kebijakan makro ekonomi yang mendukung fleksibilitas dan keterbukaan pasar kerja.

“Namun sayangnya, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2018 menunjukkan bahwa angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh angkatan kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah,” sebutnya.

Dia juga menjelaskan bahwa saat ini kondisi pasar kerja belum siap menyerap ketersediaan tenaga kerja di masa bonus demografi. Angka pengangguran Indonesia mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 5,34 persen dibanding 2015 yang berada di dua digit.

“Namun demikian, di balik prestasi turunnya angka pengangguran, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Angka pengangguran masih lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angka pengangguran di beberapa negara tetangga seperti Malaysia maupun Filipina,” imbuhnya.

Menurutnya, terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh pemerintah. Di antaranya kebijakan pengembangan ketenagakerjaan harus diselaraskan dengan perkembangan di era ekonomi digital.

Baca Juga :  Terapkan Pembatasan Kegiatan Kampus, UB Haruskan Tamu Bawa Hasil Tes Swab

Ia menambahkan, bahwa dengan datangnya era ekonomi digital, Indonesia memerlukan kebijakan dan ekosistem yang baik agar penyerapan tenaga kerja tetap dapat terjaga. “Ekosistem itu tidak hanya sekadar menyerap tenaga kerja, tetapi di saat yang bersamaan ekonomi tetap tumbuh sesuai rencana,” sebutnya.

Indonesia sendiri belum terlambat untuk mengantisipasinya. Karena, hampir semua negara di dunia juga mengalami hal yang sama dengan datangnya perubahan ekonomi digital yang mendadak.

Devanto menjelaskan bahwa selain perbaikan kualitas pendidikan, maka pengembangan Usaha Kecil dan Menengah berbasis digital dan penciptaan ekosistem yang menggambarkan sinergi antara dunia usaha, dunia pendidikan, dan pemerintah (triple helix).

“Hal tersebut diperlukan terutama dalam hal penelitian dan pengembangan (R&D), inovasi, dan upaya peningkatan nilai tambah,” pungkasnya.

Pewarta: Sherla Naya
Redaktur: N Ratri

    Kanal Terkait