Tak Terbukti Mendukung Cabup, Tandatangan Form BA5 | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Nanang Qosim KPU Kab Kediri
Nanang Qosim, divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Kediri. (Foto: Isna)
BERITA ISU PILIHAN

Tak Terbukti Mendukung Cabup, Tandatangan Form BA5

SATUKANAL, KEDIRI – Bakal calon bupati Kediri, Rahmat Mahmudi meminta pendukung calon perseorangan membuat surat pernyataan tidak mendukung manakala dalam verifikasi lapangan, mereka terbukti tidak memberikan dukungan.

Permintaan itu disampaikan Rahmat di Hotel Bukit Daun kepada KPU saat Sosialisasi Tata Cara Pencalonan Bupati 2020, Selasa (31/12/2019).

“Karena saat memberikan dukungan, mereka membuat surat pernyataan tertulis dan bertanda tangan, jika ternyata hasil verifikasi di lapangan mereka tidak mendukung, ya harus membuat surat pernyataan tidak mendukung bertanda tangan. Jadi, surat dibalas surat,” ujar Rahmat.

Baca Juga :  Hasil Pilkada Kabupaten Malang Ditetapkan, 3 Daerah di Jatim Terhalang Proses Hukum

Menanggapi hal tersebut, KPU menegaskan bahwa pihaknya telah memiliki mekanisme terkait hasil verifikasi dukungan di lapangan yang berbeda.

“PKPU sudah tegas, kalau hasil verifikasi lapangan mereka menolak (mendukung calon, red.), maka yang menolak harus menuliskan di formulir BA5 itu. Kalau mereka tidak mau, KPU tetap akan menuliskan Memenuhi Syarat atau MS,” ujar Nanang Qosim, Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Kediri.

Sehingga, permintaan Rahmat berupa surat dibalas surat, lanjut Nanang, KPU menambahkan jika pernyataan menolak direkomendasikan oleh Bawaslu sebagai bukti penolakan, maka KPU harus menindaklanjutinya sebagai bukti Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Baca Juga :  Tim Advokasi Paslon 01 YURIZ Menarik Diri, Enggan Bertanggung Jawab Dalam Hal Apapun Pasca Pilkada Banyuwangi

Namun demikian, jika Bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi pencabutan dukungan, maka statusnya tetap MS.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Saidatul Ummah di forum yang sama menanggapi, terkait hal teknis, Bawaslu mengikuti aturan KPU. Sebab, saat ini belum ada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) terkait hal teknis.

“Nanti kalau ada Perbawas, KPU dengan PKPU, Bawaslu dengan Perbawas. Saat ini belum ada. Kami ikut aturan KPU dulu,” ucap Saidah.

Pewarta: Isnatul Chasanah

Redaktur: N Ratri

    Kanal Terkait