SATUKANAL.COM
BERITA ISU PILIHAN

Suara-Suara Penolakan dari Mahasiswa Terus Bergelora dari Depan Gedung DPRD Kota Malang

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Rakyat Melawan Oligarki, kembali menyuarakan aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang (30/92019). Di sana mereka kembali menyuarakan tuntutan-tuntutan yang pada aksi-aksi sebelumnya telah mereka sampaikan.

In’amul Musofa, Jubir Front Rakyat Melawan Oligarki, menjelaskan, pada aksi hari ini, Front Rakyat Melawan Oligarki bergabung dengan teman-teman dari beberapa daerah, seperti dari Jombang maupun Kediri.

“Intinya kita menyuarakan tuntutan yang hari ini bersama-sama disuarakan oleh seluruh mahasiswa di berbagai daerah. Termasuk tuntutan besar yang sekarang didesak di Jakarta,” jelasnya.

Tuntutan pertama, adalah penolakan RKUHP. RKUHP didesak untuk bisa betul-betul dicabut, sampai pada nantinya ada pembahasan yang memang betul-betul melibatkan masyarakat sipil maupun melibatkan kaum perempuan serta organisasi perempuan.

Kemudian, Presiden juga didorong untuk mencabut atau mengeluarkam Perppu tentang pencabutan UU KPK, dimana UU tersebut bjsa melemahkan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

“Kita juga dorong Presiden, kita desak untuk mencabut UU sumber daya air melalui Perppu, karena itu melegalisasi privatisasi atas sumber daya air no tengah waktu kekeringan di beberapa daerah di Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, jika seiring perkembangan-perkembangan situasi politik hari ini, juga terdapat tuntutan-tuntutan lain yang harus disuarakan. Tuntutan tersebut yakni, mendorong pengesahan RUU PKS, atau penghapusan kekerasan seksual yang hingga hari ini belum disentuh DPR, karena proses RKUHP sebagai UU Payung juga belum dilepaskan atau belum melibatkan masyarakat sipil.

“Tuntutan lainnya adalah berikan atau laksanakan demi literalisasi papua. Tarik aparat TNI di sana, karena situasinya sudah sangat kacau. Masyarakat sudah terintimidasi. Kemudian buka akses jurnalis,  yang sekarang belum merdeka di Papua, jadi berikan kemerdekaan pers di Papua yang sudah berpuluh-puluh tahun ditutup sehingga informasi di sana tidak bisa diakses,” bebernya.

Belum cukup itu, masih ada tuntutan lainnya yang disuarakan dalam aksi tersebut. Tuntutan untuk
melepaskan rekan-rekan mereka yang ditangkap secara semena-mena serta meminta untuk aparat mengusut dan mengadili oknum-oknum yang melakukan penyiksaan maupun pengeroyokan terhadap mahasiswa.

Ada lagi, yakni tuntutan mengenai pembatalan izin korporasi pembakar hutan, serta meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk memberi nama-nama korporasi pembakar hutan.

“Kita dorong itu dibuka, supaya masyarakat tau, lalu kemudian dibatalkan itu isinya. Ini sekaligus refleksi bagi rezim. Semua kejadian itu, baik dari pelemahan UU KPK, baik itu pengesahan RUU yang tidak pro rakyat, itu adalah karena struktur politik di Indonesia oligarki, atau pro investor, pro konglomerat yang membajak negara. Baik institusi eksekutif legislatif maupun yudikatif,” jelasnya.

“Maka tema kita hari ini adalah Hancurkan Oligarki, kita ingin mempopulerkan istilah ini kepada kawan-kawan muda, meskipun ini belum aware. Dulu masyadakat belum tau reformasi itu apa, tapi lambat laun mereka tau. Yang kita lawan sekarang oligarki, karena ini sebagai penyakit negara yang selama ini membajak sejak orde baru hingga sekarang,” pungkas nya.

Sementara itu, aksi unjuk rasa sampai saat ini masih terus berlangsung. Bahkan bertambah siang, peserta unjuk rasa semakin banyak.

Kanal Terkait