SATUKANAL.COM
BERITA

Soroti P-APBD 2017, MCW : Beberapa Anggaran Rawan Disalahgunakan

Satuchannel.com, Kota Malang – Malang Corruption Watch (MCW) kembali menyoroti kinerja Pemerintahan Malang. MCW menilai dokumen APBD perubahan tahun 2017 yang diserahkan eksekutif pada DPRD Kota Malang Selasa (12/9) lalu masih belum mengakomodir kepentingan rakyat. Saat ini, dokumen tersebut telah disetujui oleh DPRD.

“DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya mereka mampu mengontrol anggaran oleh eksekutif yang belum mengakomodir kepentingan masyarakat, sejak bulan lalu kita sudah meminta hearing namun alasannya selalu sibuk,” ujar Divisi Riset dan Dokumentasi MCW, Buyung Jaya Sutrisna, Kamis siang (14/9) kepada wartawan.

Ia menjelaskan, ada sejumlah poin anggaran yang dianggap tidak pro rakyat. Diantaranya terdapat kenaikan belanja pegawai sebesar Rp 13,9 Miliar.

MCW Soroti P-APBD (Swandy)

“Porsi anggaran belanja pegawai jauh lebih besar dibandingkan sektor kesehatan yang hanya bertambah Rp 11,6 Miliar, dari anggaran sebelumnya Rp 120,5 Miliar menjadi Rp 132,1 Miliar,” paparnya.

Selain itu, terdapat kenaikan belanja hibah sebesar Rp 17,2 Miliar, dari anggaran awal sebesar Rp 72 Miliar.

“Adanya kenaikan belanja hibah ini, kami menilai jika anggaran tersebut rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik jelang Pilkada 2018,” katanya.

Terkait pembangunan mega proyek Pemkot Malang yang meliputi pembanguman Islamic Center, program pembangunan jalan dan jembatan, serta program rehabilitasi saluran drainase, MCW khawatir jika anggarannya yang mencapai ratusan miliar itu disalahgunakan.

“Rencana pembangunan proyek itu sempat bermasalah dan mendapatkan catatan merah, tetapi pada APBD Perubahan kembali dianggarkan, pembangunan islamic center juga tidak terlalu urgent,” imbuhnya.

Dengan sejumlah permasalahan tersebut, MCW merekomendasikan pada DPRD Kota Malang untuk fokus memeriksa perubahan APBD 2017 dan terbuka pada publik.

“Anggaran yang sifatnya operasional dan tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan publik lebih baik dihapus dan dialihkan pada urusan yang menjadi kebutuhan masyarakat terutama di sektor kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat,” tegas Buyung.(swan)

Kanal Terkait