Soal PPN Sembako, Kota Malang Tunggu Instruksi - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Soal PPN Sembako, Kota Malang Tunggu Instruksi
Ilustrasi pedagang sembako (Satukanal.com)
BERITA Kanal Highlight Kanal Straight

Soal PPN Sembako, Kota Malang Tunggu Instruksi

Satukanal.com, Malang – Pemerintah RI berencana mematok Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako. Penetapan itu cukup besar dengan nilai sebesar 12 persen. Tentunya, hal itu menjadi pro dan kontra di masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih menunggu kelanjutan kebijakan tersebut.

Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Kadiskopindag) Kota Malang Muhammad Sailendra mengungkapkan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi terkait kenaikan PPN tersebut. Dari beberapa pemberitaan yang ada, sembako premium rencananya akan dikenakan PPN.

“Kami masih menunggu informasi lanjutan dari Kementerian Keuangan, dan itu juga masih RUU yang masih dibahas,” ujar Sailendra pada Satukanal.com.

Mantan Sekretaris KPU Kota Malang itu menyebutkan, sebelumnya ada beberapa pedagang yang menanyakan terkait hal tersebut. Pasalnya, jika PPN naik, tentu akan ada kenaikan harga. Namun, Diskopindag mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan resmi.

Baca Juga :  Wawali Kawal Vaksinasi Hingga Tepat Sasaran

Sejauh ini, masih belum ada pihak pedagang yang mengeluhkan. Namun, Diskopindag siap menampung aspirasi dari para pedagang. Jika sudah ditetapkan oleh pemerintah, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada para pedagang.

“Kami siap menampung aspirasi para pedagang, lalu kami teruskan dengan pihak pemerintah,” terangnya.

Di pihak lain, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Handi Priyanto menjelaskan jika kebijakan tersebut disahkan, maka akan masuk ke pemerintah pusat. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah tidak mencantumkan PPN.

Pajak Daerah yang diterima Kota Malang yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); pajak restoran; pajak hibutan, pajak hotel; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); pajak penerangan jalan, pajak air tanah; pajak reklame; dan pajak parkir.

Baca Juga :  PPKM Darurat, Kota Malang Rilis Aturan Baru

“Jadi jika benar-benar diterapkan, akan masuk dalam pendapatan nasional,” terang Handi.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Malang itu menuturkan, jika selama ini kebijakan PPN masih sebesar 10 persen. Terutama dalam UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Tentu, rencana tersebut bakal berpotensi polemik.

Handi pun masih menunggu kabar terbaru terkait pengesahan kebijakan tersebut. Menurutnya, akan ada tugas pokok dan fungsi lebih detail terkait bagaimana cara pembayaran PPN tersebut. “Kami hanya menunggu saja kabar tersebut seperti apa,” pungkasnya.

 

 

Pewarta : Chosa Setya Ayu Widodo
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait