Soal Permendikbud PPKS, PC PMII Jombang: Tak Semua Kampus Punya Aturan Jelas - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Masa PMII Jombang saat demo tolak Omnibus Law di depan gedung DPRD Jombang (Anggit Puji/satukanal)
BERITA Kanal Straight

Soal Permendikbud PPKS, PC PMII Jombang: Tak Semua Kampus Punya Aturan Jelas

Satukanal.com, Jombang – Beberapa minggu terakhir, jagat berita nasional dipenuhi dengan Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pro dan kontra dari terbitnya aturan ini sudah pasti terjadi. Seolah membelah dua sudut pandang, antara mana yang setuju dan tidak setuju. Meskipun begitu, isu ini semestinya layak di diskusikan karena kasus yang menyangkut kekerasan seksual di Kampus akhir-akhir ini marak terjadi.

Tidak mau luput dari isu yang beredar, Ketua 1 Bidang Kaderisasi Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Jombang, Muizzudin Mumtaz Ahmad menyebut, urgensi dari Permen ini nantinya akan punya andil untuk melindungi korban, namun tetap layak untuk didiskusikan.

“Beberapa bulan terkahir yang kita temui dari beberapa berita adanya oknum yang melakukan tindakan kekerasan seksual. Disinilah pentingnya Permen kekerasan seksual. Tentunya aparat juga punya andil untuk menindak oknum tersebut,” ucapnya pada Kamis (11/10/2021).

Menurutnya, aturan ini merupakan angin segar dan kebijakan progresif untuk melawan para patriarki atau mereka yang berkuasa untuk tidak sewenang-wenang. Lebih lanjut, minimnya pengaduan adanya kekerasan seksual di Kampus juga menjadi anomali yang terjadi. Dimana, korban malah takut untuk melaporkan.

Baca Juga :  Akhiri Fase Group di Tabel Ketiga, PSID Jombang Gagal Lolos 32 Besar Liga 3 Jatim

“Tidak semua kampus punya aturan yang jelas, implementatif dan efektif soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual termasuk pemulihan korban,” ujarnya.

Seperti diketahui kasus pelecehan atau kekerasan seksual di kampus selama ini jarang terkuak ke permukaan. Terbitnya Permendikbudristek RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkup Perguruan Tinggi diharapkan bisa memicu para korban untuk berani bicara.

“Lalu untuk korban kekerasan seksual, kita tahu banyak lembaga-lembaga yang bisa membantu dan bisa memulihkan keadaan korban secara psikis. Yang sulit memang untuk berani speak up, mengutarakan bahwa mereka sebagai korban,” katanya.

Ia melanjutkan, sebagian besar korban akan berpikir bahwa ini merupakan aib dan takut mendapatkan presensi buruk dari masyarakat. Sehingga, banyak korban takut untuk melaporkan apa yang telah ia alami selama ini.

“Karena kita setuju bahwa kekerasan seksual di kampus merupakan tindakan amoral,” tegasnya.

Muiz sapaan akrabnya menyambung, untuk perihal ada beberapa organisasi masyarakat yang menolak bahkan menghimbau untuk merevisi Permen tersebut, lumrah terjadi di negara dengan basis Demokrasi.

Baca Juga :  Makam Gus Dur Dibuka Lagi, Waktu Ziarah Dibatasi 20 Menit

“Beberapa pasal yang kontroversi memang butuh revisi, karena dengan penggunanaan frasa itu akan menimbulkan makna multitafsir. Karena negara kita ini bukan negara liberal. Kita hidup berdampingan dengan moral agama, moral kehidupan, bukan hanya memikirkan dan menimbang soal aturan, tapi juga moral dan etika yang harus dijaga,” jelasnya.

Dikutip dari Tempo.co, data Komnas Perempuan sepanjang 2015-2020 menunjukkan, dari keseluruhan pengaduan kekerasan seksual yang berasal dari lembaga pendidikan, sebanyak 27 persen kasus terjadi di perguruan tinggi.

Data ini diperkuat dengan survei Koalisi Ruang Publik Aman pada 2019 yang menunjukkan lingkungan sekolah dan kampus menduduki urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual (15 persen) di bawah jalanan (33 persen) dan transportasi umum (19 persen).

Survei Kemendikbud pada 2020, juga menyebutkan 77 persen dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63 persen tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan.

 

Pewarta: Anggit Puji 
Editor: Ubaidhillah

    Kanal Terkait