Simak, Ini Rincian Denda Telat Lapor SPT Tahunan - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Kanal Highlight Kanal Straight

Simak, Ini Rincian Denda Telat Lapor SPT Tahunan

Satukanal.com, Nasional – Bagi wajib pajak, batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak semakin dekat, termasuk bagi wajib pajak (WP) orang pribadi. Para wajib pajak pun dihimbau untuk segera melaporkan SPT tahunan ini sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan, yakni 31 Maret 2021 mendatang.

Perlu diketahui, Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan paling lambat 31 Maret 2021 untuk wajib pajak pribadi. Sementara bagi wajib pajak badan, pelaporan SPT Tahunan paling lambat 30 April 2021. Penyampaian Laporan SPT Tahunan PPh dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti, secara langsung, Kantor pos atau Jasa ekspedisi, dan DJP online (e-filing).

Bagi wajib pajak jangan lupa untuk segera lapor SPT Tahunan. Jika terlambat melapor nantinya akan dikenai denda. Neilmadrin Noor selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, Denda telat lapor SPT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Terkait konsekuensi tidak melaporkan SPT Tahunan bagi yang wajib (melapor), sanksi nya beragam. Mulai dari ringan sampai berat,” Ujarnya.

Besaran denda keterlambatan lapor SPT tahunan :

  • Denda Rp 100.000 untuk wajib pajak pribadi (NPWP pribadi)
  • Denda Rp 1.000.000 untuk wajib pajak badan
  • Denda Rp 500.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
  • Denda Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya
Baca Juga :  Tips Lakukan Plank Agar Terhindar dari Cedera

Selain denda, Neil juga menyebut terdapat sanksi pidana yang mengancam mereka yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT maupun melaporkan SPT dengan isian yang tidak sesuai.

“Undang-undang juga mengatur dapat dikenakan sanksi pidana bila terbukti dengan sengaja tidak melaporkan SPT, atau melaporkan SPT tetapi isinya tidak benar atau sengaja tidak melaporkan penghasilannya, atau tidak lengkap,” papar dia.

Bagi Wajib Pajak yang memiliki beban pajak dan belum dibayarkan, maka itu akan dianggap sebagai utang yang akan ditagihkan.  Utang ini pertama-tama akan ditagih dengan diterbitkan dan diberitahukannya STP kepada penanggung pajak.

Apabila, setelah 7 hari waktu jatuh tempo pembayaran pajak namun WP belum juga membayar atau melunasi utang pajak, maka akan diterbitkan Surat Teguran. Jika Surat Tagihan sudah disampaikan dan lewat 21 hari dari tanggal penyampaian itu Wajib Pajak belum juga meneyelesaikan tanggung jawab pajaknya, DJP akan menerbitkan Surat Paksa.

Pengenaan sanksi tidak berlaku apabila :

  • Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
  • Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
  • Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia
  • Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
  • Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  • Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
  • Wajib Pajak yang terkena bencana. Ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
  • Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Baca Juga :  Varian Baru Omicron, Ini Cara Pencegahannya Menurut WHO

Tata cara lapor SPT pajak :

1. Pelaporan secara online melalui e-form atau e-filling
  • Buka link https://djponline.pajak.go.id
  • Wajib Pajak harus sudah memiliki e-FIN (Electronic Filling Identification Number)
  • Jika belum memiliki, maka harus datang ke kantor pajak terdekat untuk memperoleh e-FIN
  • Setelah mendapatkan e-FIN, jangan lupa lakukan aktivasi akun
  • Masuk ke laman pelaporan SPT
  • Log in menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Masukan kata sandi yang telah dibuat dan isikan kode unik untuk verifikasi
  • Jawab beberapa pertanyaan yang ditampilkan
  • Isi formulir SPT yang tersedia dengan cermat dan benar.
2. Pelaporan secara offline ke kantor pajak
  • Temui petugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama terdekat
  • Isi formulir SPT Tahunan yang tersedia dengan benar, lengkap, dan jelas
  • Serahkan formulir kepada petugas
  • Jika sudah, akan diberi tanda bukti pelapkran SPT Tahunan
3. Pelaporan offline menggunakan jasa ekspedisi.
  • Isi laporan SPT dengan dikirimkan melalui jalur ekspedisi, seperti Pos
  • Masukkan lembar formulir SPT tahunan dalam sebuah amplop yang tertutup rapat
  • Sertakan alamat KPP yang akan menjadi tempat melapor pada bagian luar amplop
  • Lalu berikan kepada petugas jasa ekspedisi

 

 

 

 

 

Pewarta : Naviska 
Editor : Redaksi Satukanal 

 

Kanal Terkait