Sidang Disertasi, Nanda Usulkan Pemerintah Terapkan APBD Sistem E-Budgeting - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

Sidang Disertasi, Nanda Usulkan Pemerintah Terapkan APBD Sistem E-Budgeting

Satuchannel.com, Kota Malang – Anggota DPRD Kota Malang, Ya’qud Ananda Gudban menjalani sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana yang digelar di Universitas Brawijaya (UB), Kota Malang, Sabtu (20/5).

Pada sidang terbuka untuk menyelesaikan program doktoral, Nanda yang juga Ketua Badan Legislasi DPRD Kota ini memaparkan hasil disertasinya yang berjudul “Analisis Hubungan Principal-Agent dalam proses penyusunan APBD : Studi Fenomenologi”.

Seperti diketahui, Disertasi merupakan kewajiban dan syarat mutlak yang harus dituntaskan, sebelum resmi menyandang gelar Doktor.

Nanda Gudban saat ikuti sidang (Swandy)

Kegiatan yang dipimpin oleh Prof.Candra Fajri Ananda, SE., M.Sc., Ph.D sebagai Promotor, Dr. Susilo, SE., MS. Sebagai Ko-Promotor 1 dan Setyo Tri Wahyudi, SE.,M.Ec., Ph sebagai Ko-Promotor 2.

Baca Juga :  Pembelajaran Tatap Muka Mulai 19 April

APBD merupakan dokumen peraturan daerah yang melibatkan eksekutif dan legislatif di pada proses penyusunannya dalam konteks hubungan principal-agent dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.

Menurut Nanda sapaan akrabnya salah satu hal yang melatarbelakangi penelitian yang ia lakukan, penyusunan APBD di Indonesia saat ini masih bersifat konvensional. Ia lantas mencoba menganalisis fenomena proses penganggaran dalam interaksi kepentingan legislatif dan eksekutif. Nanda juga mengidentifikasi perilaku oportunistik dalam proses penganggaran dan menganalisa dampaknya terhadap inefisiensi APBD.

“Berdasarkan data tersebut, saya melakukan penelitian itu, dan berharap masyarakat mengetahui apa sih yang terjadi dalam penyusunan APBD itu, siapa yang terlibat, dan bagaimana mekanisme untuk menyusun APBD yang baik itu,” kata perempuan yang juga Ketua DPC Hanura Kota Malang ini.

Baca Juga :  Sepi Gelaran, Penjualan Mawar Kusam

Nanda pun melakukan studi banding dan komparasi ke beberapa daerah, termasuk Jakarta dan Banyuwangi. Menurutnya saat ini pemerintah daerah khususnya di Kota Malang, perlu adanya satu sistem yang baru dalam penyusunan APBD.

“Penyusunan APBD harusnya lebih transparan dan akuntabel. Salah satunya melalui penerapan sistem E-budgeting.” ujar perempuan yang juga Ketua Komunitas Perempuan Peduli Indonesia (Koppi).

Melalui sistem E-budgeting, dapat diminimalisir kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh siapapun baik eksekutif maupun legislatif. (Swan)

Kanal Terkait