Sekitar Rp 4 Milyar Anggaran Rapid Tes Untuk 33 ribu Anggota KPPS Banyuwangi | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Sekitar Rp 4 Milyar Anggaran Rapid Tes Untuk 33 ribu Anggota KPPS Banyuwangi
Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraeni Rahman
BERITA HIGHLIGHT ISU PILIHAN STRAIGHT NEWS

Sekitar Rp 4 Milyar Anggaran Rapid Tes Untuk 33 ribu Anggota KPPS Banyuwangi

SATUKANAL.com, BANYUWANGI – Persiapan pilkada di Banyuwangi terus dilakukan oleh KPU Banyuwangi, mulai dari segi logistik hingga kesehatan para anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Anggaran yang akan dikucurkan kurang lebih Rp 4 miliar dari KPU yang memfasilitasi APBN untuk pelaksanaan rapid test bagi penyelenggara Pilkada di tingkat KPPS dan Linmas.

Sebagai bentuk antisipasi penyebaran Covid-19. Tes rapit akan dilakukan sebelum akhir November, melihat masih dalam masa pandemi serta tingginya angka pasien Covid-19.

Dwi Anggraini Rahman Ketua KPU Banyuwangi mengatakan, ada sekitar 33 ribu petugas KPPS dan Linmas akan menjalani rapid test sebelum pelaksanaan Pilkada Banyuwangi yang akan di gelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Rapid test KPPS dan Linmas sekitar 33 ribu (penyelenggara) yang tersebar 3.745 TPS,” ungkapnya, Kamis (29/10/2020).

Baca Juga :  Harga Cabai Meroket, Pembeli Cabai di Banyuwangi Kurangi Jumlah Beli

Menurutnya, dasar penggunaan rapid test ini ketika hasil pengumuman diterimanya sebagai anggota KPPS dan Linmas yang ditetapkan oleh KPU.

“Jadi landasannya adalah SK (surat keputusan). Kalau sudah keluar kami akan melakukan rapid test. Rencana dilakukan akhir bulan November sekitar tanggal 25-26,” ujarnya.

Dwi menyebutkan, jika dihitung sekali rapid test menghabiskan maksimal Rp 150 ribu rupiah. Maka total Rp 4 miliar itu akan dialokasikan untuk 33 ribu petugas.

“Untuk anggaran rapid test ini kita difasilitasi oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” katanya.

Dalam penyelenggaraan rapid test nantinya, KPU sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Namun dari Dinas Kesehatan sendiri belum bisa memfasilitasi rapid.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Ajukan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo Sebagai Calon Kapolri

“Dinas kesehatan hanya memberikan rekomendasi 33 fasilitas kesehatan untuk diajak kerjasama, melakukan rapid test,” tuturnya.

Ia melanjutkan untuk teknis rapid test bagi KPPS dan Linmas yang terpilih nantinya, tidak akan dilakukan dalam satu titik.

“Karena jumlahnya banyak. Dengan jumlah banyak dalam satu titik pasti akan mengumpulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. Kemungkinan nanti akan disebar paling tidak di desa-desa,” ungkapnya.

Dwi melanjutkan, sementara rapid test untuk PPK dan PPS dapat dimungkinkan juga ada.

“Kemungkinan belakangan ada untuk PPK dan PPS, cuman belum, sementara ini kami hanya terkait konsentrasi yang cepat untuk KPPS dulu,” tandasnya.

Pewarta: Abdul Konik
Editor: Redaksi Satukanal

Kanal Terkait