SATUKANAL.COM
BERITA

Sebut WTP Tak Ada Gunanya, Mahfud MD Pertanyakan BPK

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menyampaikan gagasannya berkaitan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk berbagai instansi dan lembaga pemerintahan. Bahkan dia berpendapat, predikat tersebut tidak berguna.

Pendapat itu ia sampaikan melalui cuitannya di akun twitter miliknya @mohmahfudmd. Dalam cuitannya itu pula, ia menyampaikan jika pemberian predikat WTP harus dipertanyakan kembali pada BPK. Karena selama ini, tak sedikit lembaga yang mendapat predikat WTP dan masih terjerat korupsi.

“Lht primetimes news di TV One sore ini: agaknya predikat Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) yg dikeluarkan BPK utk lembaga2 pemerintah tdk bnyk gunanya. Nyatanya bnyk lembaga yg dpt WTP (termasuk Kemenpora) msh terjerat korupsi. Ada jg yg di-OTT krn mau beli WTP. BPK pun hrs ditanya,” cuitnya.

Tak hanya itu, dalam cuitan lanjutannya, Guru Besar FH-UII Yogyakarta ini juga menyampaikan ceritanya saat memimpin MK beberapa saat lalu. Dia menyebut, setiap tahun MK mendapatkan predikat WTP dari BPK. Namun meski begitu ia tetap merasa tak yakin dengan predikat tersebut. Sehingga ia memutuskan bekerjasama degan PPATK untuk merekam lalu lintas keuangan seluruh pegawai, dan itu disetujui serta diizinkan oleh para pegawai.

Baca Juga :  Kerjasama WCC Dian Mutiara dan Kelurahan Gadingkasri dalam Penyuluhan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

“Waktu sy memimpin MK, tiap tahun MK dpt WTP dari BPK. Tp waktu ketua BPK menyampaikan itu di kantor MK, sy bilang bhw sy tak bgt yakin kpd WTP shg sy bekerjasama dgn PPATK. MK minta semua Pegawainya setuju (mengizinkan) rekening dan lalu lintas keuangannya direkam oleh PPATK,” cuitnya lagi.

Cuitan pria yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pakar PERADI ini pun mendapat beragam respons dari warganet. Salah satunya disampaikan pemilik akun @Wahyudimh dan  @guller.i_24 yang berpendapat jika WTP bukan predikat yang menandakan bebas korupsi, melainkan merupakan predikat untuk pelaporan keuangan yang sesuai.

Baca Juga :  Kerjasama WCC Dian Mutiara dan Kelurahan Gadingkasri dalam Penyuluhan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

“WTP bukan berarti tak ada korupsi. WTP hanya sebuah predikat bahwa laporan keuangan suatu lembaga itu sesuai dengan akuntansi. Itu hanya laporan keuangan nya. Bukan berarti di dalamnya bebas dari korupsi,” timpal pemilik akun @Wahyudimh.

“WTP itu predikat buat pelaporan keuangan yg sesuai prof. WTP bukan predikat yg menandakan bebas korupsi….Ampuree,” cuit @gullermi_24gru dengan disertai emoji.

“Betul. Tp masyarakat sering tertipu oleh pejabat2 yg mem-bangga2kan lembaganya dpt WTP shg tak perlu dituding ada korupsi. Sampai2 ada yg kena OTT krn mau mengurus LHP agar dpt WTP. Belum lama, kan? Jd WTP itu hrs dipahami: bkn soal ada/tdk-nya korupsi,” jawab Mahfud MD.

Kanal Terkait