SATUKANAL.COM
Wali Kota Malang
Wali Kota Malang
BERITA STRAIGHT NEWS

Tak Khawatir Dianggap KKN, Wali Kota Malang Beri Kebebasan Keluarga ASN Ikut Tender Proyek

SATUKANAL – Berbagai proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Malang umumnya dilakukan melalui pelelangan.

Tak ayal, nilai yang ditawarkan mulai puluhan juta hingga miliaran rupiah menarik perhatian pemborong.

Dari banyaknya pilihan pemborong yang ingin melakukan lelang, rupanya Pemkot Malang memberikan kebebasan bagi siapa saja.

Termasuk jika yang akan mengikuti tender itu dari kolega aparatur sipil negara (ASN).

Memang, hal ini dianggap tidak masalah selama tender yang bersangkutan tetap menjalankan tata cara sesuai aturan.

Sebab, semua warga negara bebas untuk mengikuti lelang.

“Warga masyarakat boleh, siapa pun boleh asal sesuai denga ketentuan, nggak boleh main mata. Hasilnya bagus, aturannya jelas. Si A misalnya jadi saudara B yang jadi pejabat Pemkot Malang. Silakan ikut tender, tapi jangan buat main-main,” ujar Wali Kota Malang Sutiaji saat menghadiri eorkshop Pengadaan Non-Tender dan Pencatatan Non-Tender/Swakelola melalui Aplikasi SPSE 4.3, Selasa (25/2).

Baca Juga :  Wali Kota Malang Akhirnya Liburkan Sekolah Selama 2 Pekan

Dijelaskannya, meski hal itu diperbolehkan namun tidak untuk diprioritaskan.

Apalagi, dengan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 4.3, semua persyaratan dan tata kelola pendataan dilakukan secara transparan.

“Semua yang mengikuti proses tender harus sesuai. Artinya, kita tidak menutup semua. Monggo (yang mau ikut tender), dengan catatan jangan saudaranya (kolega ASN) malah ngerusak aturan. Makanya SPSE 4.3 ini harus diikuti,” tandasnya.

Melalui aplikasi SPSE 4.3 ini, kerawanan adanya tindakan nakal dan kecurangan akan terminimalisasi karena semua proses dijalankan dengan transparan.

Baca Juga :  Surat Edaran Tak Panik Hadapi Corona, Cara Wali Kota Malang Tenangkan Warga

“Proyeknya siapa nanti terbaca semua. Jadi, nanti bukan malah menutup akses orang lain. Semuanya terbuka,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang atau Jasa Kota Malang Widjaja Saleh Putra mengatakan, tata cara penggunaan aplikasi SPSE 4.3 ini dibeberkan kepada 180 peserta dari PPK (pejabat pembuat komitmen) di lingkup Pemkot Malang.

Penggunaan ini sebagai salah satu cara untuk meminimalisasi bentuk KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dalam pengadaan lelang barang dan jasa.

“Lebih efisiensi dalam pembuatan data untuk pengadaan barang dan jasa. Sekaligus memberikan kesempatan bagi pengusaha, pemborong dan lainnya dalam memanfaatkan Sikap (Sistem Informasi Kinerja Penyedia),” ujarnya.

Kanal Terkait