Satukanal.com Gelar Webinar Guna Persiapan Pilkada Desember 2020 Mendatang | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Satukanal.com Gelar Webinar Guna Persiapan Pilkada Desember 2020 Mendatang
BERITA HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

Satukanal.com Gelar Webinar Guna Persiapan Pilkada Desember 2020 Mendatang

SATUKANAL.com, MALANG – Satukanal.com menggelar acara webinar yang bertemakan Peran Pemantau Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. Acara tersebut juga turut dihadiri oleh tiga pemateri, salah satunya adalah Muhammad Hazairin, S.Pi, selaku Komisioner
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang, M Akbar Nursasmita selaku Peneliti dari Rumah Keadilan dan Muh. Cendekiawan Ainul Haq selaku Direktur Penelitian dan Pengembangan Satukanal.com.

Acara yang berlangsung pada Rabu (25/11/2020), diselenggarakan secara daring (online) melalui aplikasi Zoom dan disiarkan secara langsung pada kanal Youtube Satukanal.com. Pengambilan tema diskusi tersebut bertepatan dengan Pilkada Kabupaten Malang pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Pelaksanaan Pilkada merupakan salah satu bentuk adanya demokrasi di Indonesia. M Akbar Nursasmita selaku Peneliti dari Rumah Keadilan menjelaskan bahwa, Sistem politik di Indonesia menerapkan konsep demokrasi didasarkan pada doktrin, yang mana kedaulatan tertinggi ada pada keputusan rakyat.

Penerapan sistem demokrasi harus memenuhi tiga unsur wajib yakni, Kompetisi, Partisipasi dan Kebebasan Politik. Apabila ketiga unsur tersebut sudah terpenuhi maka akan tercipta iklim demokratis yang optimal.

Adanya pemantau dalam berlangsungnya rangkaian proses Pemilihan Umum salah satunya Pilkada merupakan hal penting guna memantau secara langsung jalannya proses pemungutan suara agar terciptanya Pilkada yang demokratis.

Baca Juga :  7 Poin Penting PPKM Jawa Bali Tahap Kedua yang Mulai Berlaku 26 Januari-8 Februari 2021

Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Hazairin dalam kesempatanya menjadi pemateri menyampaikan bahwa, Pihak Bawaslu bertugas untuk melakukan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan jalannya Pilkada.

Pilkada tahun 2020 yang diselenggarakan dimasa pandemi Covid-19 ini merupakan tantangan bagi Bawaslu. Salah satunya berhadapan langsung dengan masyarakat yang masih tidak percaya adanya pandemi Covid-19. Permasalahan lainya adalah beberapa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon yang tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Sejauh ini permasalahan pelanggaran kampanye memang banyak didapati karena tidak menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Pasangan calon diwajibkan untuk membatasi peserta kampanye guna menimalisir adanya kerumunan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, rupanya tak di indahkan oleh pasangan calon.

Beberapa pelanggaran yang dilakukan semasa kampanye diatasi Bawaslu dengan mengeluarkan surat peringatan tertulis yang langsung disampaikan kepada pasangan calon yang melanggar. Hal tersebut di rasa efektif karena, tinggat pelanggaran pada masa kampanye mangalami penurunan.

“Pada acara pemungutan suara nanti yang dilakukan dimasa pandemi, Bawaslu akan melakukan persiapan dengan memanfaatkan instrument secara maksimal, seperti, mewajibkan pemilih unutk memakai masker, mengganti tinta celup dengan tinta tetes, agar Pilkada 2020 berjalan sesuai dengan protokol kesehatan” ujarnya.

Cendekiawan Ainul Haq selaku Direktur Penelitian dan Pengembangan Satukanal.com, pada acara webinar tersebut menjelaskan terkait dengan manajemen pemantauan Pilkada Kabupaten Malang tahun 2020.

Baca Juga :  Jelang Vaksinasi Covid-19 Di Kota Malang, Pemkot Mulai Lakukan Persiapan

Adapun dasar hukum Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020. Dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai fungsi dibentuknya pemantau yakni, melakukan pengamatan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 pasal 40 mengatur terkait dengan hak bagi lembaga pemantauan pemilihan, sebagai berikut :

  1. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
  2. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  3. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
  4. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
  5. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  6. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

Pemilihan serentak akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian pandemic Covid-19, dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan.

 

Pewarta : Naviska Rahmadani
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait