SATUKANAL.COM
BERITA

Saat Pencairan Bansos, KPM Ini Terima Saldo Nol Rupiah

Dua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Jombang tak bisa mencairkan bantuan sosialnya lantaran saldo di kartu kombo nol atau kosong.

Kodisi seperti itu mereka alami sudah sejak 5 bulan yang lalu.

Ini diketahui ketika dua KPM hendak mencairkan bantuan di salah satu E-Warong di Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung, Kamis (26/9).

Titik Sulianah (40) salah satu KPM mengatakan, saldo kosong bukan kali ini saja dia alami.

Sembari menunjukkan bukti print out cek saldo dan kartu BPNT, Titik mengatakan sudah 5 bulan berturut-turut saldo miliknya kosong, sehingga gagal mencairkan bantuan berupa beras dan telor.

Terakhir ia menerima BPNT Berupa sembako beras dan telur pada April 2019 lalu.

Di Bulan Mei hingga September ini, ia tidak menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI tersebut.

“Sudah dapat sebanyak 7 kali (7 bulan, red). Nah ini tadi kembali negecek ternyata kosong,” ungkapnya saat ditemui di salah satu agen E-Warong di Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung.

Titik juga mengaku tidak paham mengapa saldo di kartu miliknya kosong.

Setelah mengetahui saldo pada kartu BPNT kosong, ia langsung melaporkan hal tersebut ke pendamping BPNT setempat melalui agen penyalur atau E-Warong.

“Ya kecewa karena buat tambahan buat makan sehari-hari. Apalagi suami kerjanya juga buruh harian lepas. Kalau tidak kerja, tidak dapat upah,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Slamet Sodi (63), salah satu KPM yang juga saldonya nol.

Slamet pada setiap bulan selalu mengecek saldo pada kartu BPNT atas nama istrinya Sunarsih.

Hasilnya, selama lima bulan ini tidak ada bantuan BPNT yang masuk.

“Sudah 5 bulan ini tidak dapat. Ya pinginnya dapat lagi,” tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Moch Saleh mengatakan, kasus saldo nol pada KPM BPNT kerap terjadi di Jombang.

Namun dikatakan Saleh, masalah pembayaran bantuan tersebut bukan wewenang dari Dinsos, melainkan wewenang Bank BNI selaku Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang ditunjukkan oleh Kementerian Sosial RI.

“Menyangkut tentang sistem perbankan, sistem pembayaran bukan kewenangan dinas sosial. Ini merupakan wewenang sepenuhnya dari Kemensos yang telah diberikan ke Himbara, dalam hal ini adalah BNI,” kata Saleh saat ditemui di kantornya, Jalan Raden Wijaya, Kelurahan Kepanjen, Jombang.

Dikatakan Saleh, kasus saldo nol pada penerima BPNT di Jombang mencapai 840 KPM.

Usaha Dinsos Jombang pada kasus tersebut adalah melaporkan ke pihak BNI selaku bank yang ditunjuk oleh Kemensos untuk penyalur bantuan.

“Dari dinas sosial melalui Kortek (Koordinator Teknis) segera mengirim surat dan melakukan rekonsiliasi setiap bulan kami lakukan dengan BNI. Untuk itu kewenangan sepenuhnya BNI untuk percepatan masalah ini. Yang terpenting dari Dinsos berupaya agar KPM menerima Bansos ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, para KPM BPNT setiap bulannya menerima uang bansos senilai Rp 110 ribu.

Uang tersebut ditransfer melalui kartu kombo atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang nantinya akan digunakan untuk membeli logistik berupa beras dan telur.(*)

Kanal Terkait