SATUKANAL.COM
BERITA

Rusunawa ASN 83 Persen, Persiapan Penyerahan Aset Dimulai Lebih Awal

Proses pembangunan rumah susun sewa sederhana (rusunawa) bagi aparat sipil negara (ASN) Kabupaten Malang terus digenjot. Dalam upaya penyelesaian fisik yang ditarget rampung di Maret 2019.

Dari pernyataan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, progres fisik rusunawa ASN yang dimungkinkan juga bisa disewa oleh tenaga honorer, sudah mencapai 83 persen lebih.

“Secara fisik tinggal menyisakan pemasangan lantai saja serta finishingnya. Insya Allah Maret selesai,” kata Wahyu kepada kami, Jumat (22/03/2019).
Pernyataan Wahyu tersebut mengisyaratkan bahwa tidak ada persoalan terkait proses penyelesaian fisik rusunawa ASN Kabupaten Malang. Sehingga DPKPCK Kabupaten Malang juga mulai melakukan berbagai persiapan lainnya seiring proses pembangunan menuju tahap selesai.

“Saat ini kita matangkan berbagai persiapan. Khususnya terkait pengelolaan sampai persiapan penyerahan aset kepada pemerintah pusat. Ini agar saat fisik selesai, kita juga sudah menyelesaikan berbagai administrasinya ke pusat,” ujar Wahyu.

Baca Juga :  Kerjasama WCC Dian Mutiara dan Kelurahan Gadingkasri dalam Penyuluhan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Percepatan proses persiapan penyerahan aset dari kabupaten ke pemerintah pusat, ditujukan agar proses pengelolaan rusunawa ASN bisa segera dikelola oleh pihak yang nantinya akan jadi pengelola. Baik oleh Korpri Kabupaten Malang maupun badan atau lembaga berbadan hukum lainnya.

“Harapan besarnya fisik selesai, dokumen penyerahan aset juga selesai dan diproses di pusat. Sehingga tidak ada tenggang waktu lama setelah fisik selesai,” ucap Wahyu.
Secara teknis, apabila persiapan penyerahan aset bisa dilakukan di bulan ini, maka sekitar Mei 2019 rusunawa ASN bisa diserahkan kepada pemerintah daerah serta langsung dikelola.

“Karena di pusat biasanya per triwulan ada penyerahan aset. Dengan hal ini kita terus selesaikan proses itu sambil menunggu fisik selesai,” imbuh mantan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang.

Baca Juga :  WCC Dian Mutiara Lakukan Penyuluhan Penanganan Permasalahan Kekerasan Perempuan dan Anak

Disinggung mengenai berapa pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa didulang dari adanya rusunawa ASN, Wahyu belum bisa memastikan hal tersebut.
Pasalnya, untuk besaran PAD nantinya didasarkan juga pada adanya aturan setingkat Peraturan Bupati (Perbup). Selain juga pertimbangan kemampuan calon penyewa rusunawa ASN nantinya.

“Jadi belum bisa dikira-kira. Yang pasti dari hasil studi banding kita ke Makassar lalu, dengan asumsi sewa Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu per bulan di sana. Jadi acuan kita untuk penetapan sewa rusunawa nantinya,” ujar Wahyu yang juga mengatakan untuk durasi waktu sewa maksimal 3 tahun.

“Ada pembatasan sewa nantinya juga. Hal-hal teknis ini yang nantinya akan terus dikoordinasikan. Sekaligus kita terus berproses dalam penyelesaian dokumen untuk penyerahan aset,” pungkasnya.

Kanal Terkait