SATUKANAL.COM
Keringanan Kredit UMKM
Foto: Ilustrasi pedagang kaki lima di Pasar Beringharjo, Yogyakarta.
BERITA HIGHLIGHT ISU PILIHAN

Rumitnya Dapat Keringanan Kredit UMKM di Tengah Wabah Covid-19

SATUKANAL, MALANG – Keringanan Kredit UMKM di Tengah Wabah Covid-19. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan kebijakan soal relaksasi kredit bagi sejumlah sektor usaha dan masyarakat yang terdampak Covid-19. Sayangnya, realisasi atas kebijakan itu masih sulit diakses para pemilik tanggungan perbankan.

Asih, salah satu warga Kota Malang, saat ini memiliki tanggungan kredit di BRI. Usahanya sebagai pembuat kue rumahan banyak terdampak oleh meluasnya wabah Covid-19 akibat virus Corona.

Biasanya, sehari-hari Asih membuat kue untuk dititipkan di tiga warung tetangga dan dua sekolah dasar (SD) di lingkungan kelurahannya. Sayangnya, sekolah yang libur membuat Asih harus mengurangi produksi.

“Sebenarnya kalau dua sekolah itu yang paling banyak jualannya dibandingkan titip di warung. Sekarang kalo bikin jajan nggak berani banyak, kalau di warung sering nggak habis juga,” ujar ibu dua anak itu.

Hasil dari berjualan, lanjut wanita single parent ini, digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, sebagian dikumpulkan untuk membayar angsuran tiap bulan di kisaran Rp 350 ribu.

“Saat dengar ada kebijakan soal kredit itu (relaksasi) saya senang sekali. Barangkali nanti bisa ditahan paling nggak sampai anak sekolah masuk lagi dan ekonomi balik stabil. Ternyata enggak bisa,” ujarnya.

Begitu melihat berita, Asih menghubungi Nur, salah satu agen BRI di kawasan Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Asih menanyakan mekanisme keringanan angsuran itu. Tetapi jawaban yang dia terima jauh dari kata melegakan.

Baca Juga :  Pria Surabaya Bagi-Bagi Bantuan Uang Tunai Ratusan Juta Pakai Kardus Mi Instan
Rumitnya Dapat Keringanan Kredit UMKM

“Mohon maaf Bu, untuk angsurannya tetap. Terkecuali apabila nasabah benar-benar positif Covid-19, baru BRI ada toleransi untuk angsurannya. Jadi mohon maaf, untuk angsurannya tetap setiap bulannya ya,” demikian Asih membacakan balasan pesan dari Nur.

Asih lantas mempertahankan kriteria korban Covid-19 tersebut. “Yaa amit-amit jabang bayi semoga kita nggak kena Corona biar dapat keringanan angsuran. Tapi kami ini kan juga terdampak, nyata-nyata kena efeknya. Apa pemerintah juga nggak kepikiran kalau yang jadi korban buka cuma yang positif,” keluhnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyoroti soal masih banyaknya kalangan dunia usaha, baik itu skala kecil maupun menengah yang masih belum tersosialisasi dengan utuh mengenai stimulus keringanan kredit perbankan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional terkait Covid-19.

“Di lapangan masih banyak pengusaha kecil dan menengah yang masih belum tersosialisasi dengan utuh. Bahkan ada yang mengadu ke saya, bahwa pihak bank masih menagih cicilan kredit. Ini tentu harus diperhatikan. Agar semua kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berjalan di seluruh Indonesia,” ungkapnya di Surabaya, Jumat (27/3/2020).

La Nyalla menyebut, batas waktu pemberian stimulus yang akan berakhir 31 Maret 2021 itu harus benar-benar dapat dimanfaatkan kalangan dunia usaha. Sehingga tidak terlambat mengajukan keringanan atau restrukturisasi kredit, terutama bagi usaha di luar sektor yang disebutkan dalam POJK tersebut.

Baca Juga :  Empat Warga Kediri ODP Kluster Pabrik Rokok Dijemput Tim Gugus Tugas Covid-19

“Sektor usaha selain yang ada di POJK sebenarnya bisa juga diajukan, asal dengan self-assessment dari bank, bahwa usaha tersebut memang terdampak Covid-19,” ungkapnya.

Perlu diketahui, sektor usaha yang disebutkan dalam POJK memang mendapat prioritas. Yakni sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Namun tidak menutup kemungkinan sektor usaha di luar itu, asalkan benar-benar terdampak Covid-19.

“Nah supaya kebijakan ini dapat terlaksana dan tidak menimbulkan penyimpangan di lapangan, saya berharap OJK membuka ruang komunikasi atau akses bantuan informasi yang mudah diakses oleh sektor dunia usaha. Sehingga kalangan dunia usaha dapat dengan cepat dan tepat memanfaatkan stimulus kebijakan tersebut. Prinsip saya kebijakan tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan,” tukas La Nyalla.

Seperti diketahui, ada 6 skema kebijakan yang dapat dimanfaatkan kalangan dunia usaha, terutama skala kecil dan menengah. Yakni penurunan suku bunga; perpanjangan jangka waktu; pengurangan tunggakan pokok; pengurangan tunggakan bunga; penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. Di luar itu juga ada skema keringan bagi debitur perorangan, terhadap pemilik cicilan kendaraan bermotor, perahu nelayan, dan kartu kredit serta perumahan.

Redaktur: N Ratri

 

Kanal Terkait