SATUKANAL.COM
BERITA

Ribuan Petani Siap Menuju Jakarta Terkait RUU Pertanahan, Ada Apa dengan DPR dan Pemerintah?

Beberapa pekan ini, masyarakat Indonesia dibuat kebingungan dengan berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah dan DPR. Khususnya terkait berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan disyahkan dalam beberapa pekan ke depan.

Misalnya, RUU KPK, RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan yang masih terus panas diperdebatkan. Sampai pada RUU Pertanahan yang rencananya disahkan akhir September 2019 ini oleh DPR dan Pemerintah.

Berbagai aturan tersebut menjadi polemik berkepanjangan dikarenakan menyelipkan berbagai pasal kontroversial. Tak terkecuali dengan RUU Pertanahan yang membuat Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menolaknya dan menyebutkan banyak pasal karet yang memuat ancaman kriminal dan diskrimiatif terhadap petani, masyarakat adat, serta aktivis agraria.

Tidak hanya KNPA, ribuan petani dari berbagai wilayah pun bakal menyatroni Jakarta, Selasa (24/09/2019) besok hari. Selain untuk memperingati Hari Tani Nasional (HTN), ribuan petani ini juga akan menyampaikan penolakan terhadap RUU Pertanahan.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Umum HTN, Dewi Kartika yang mengatakan, akan melakukan aksi damai di Jakarta dan melibatkan ribuan petani dari berbagai wilayah untuk memperingati HTN sekaligus terkait pembahasan RUU Pertanahan.

“RUU Pertanahan dinilai menyimpang dari reforma agraria, membiarkan konflik agraria, mengingkari hak (ulayat) masyarakat adat, dan membuka lebih luas hak atas tanah untuk pihak asing,” kata Dewi yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria ( KPA).

Baca Juga :  Kerjasama WCC Dian Mutiara dan Kelurahan Gadingkasri dalam Penyuluhan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Pernyataan itu didasarkan pada beberapa persoalan yang ada dalam RUU Pertanahan. Dimana, Dewi menilai ada delapan persoalan mendasar dalam RUU Pertanahan.

Pertama, RUU bertentangan dengan UU Pokok Agraria tahun 1960. Dimana, regulasi yang akan disahkan September 2019 ini konteks disebut melengkapi dan menyempurnakan yang belum diatur dalam UU.

“Tapi, melihat RUU tersebut justru bakal menggantikan UU PA,” ujar Dewi.

Permasalahan kedua, yakni RUU Pertanahan secara menyimpang dan dengan kuat menerjemahkan Hak Menguasai dari Negara (HMN) menjadi jenis hak baru yang disebut Hak Pengelolaan (HPL). Padahal, masih menurut Dewi, HPL selama ini menimbulkan kekacauan penguasaan tanah dan menghidupkan kembali konsep domain verklaring yaitu pernyataan yang menetapkan suatu tanah menjadi milik negara jika seseorang tidak bisa membuktikan kepemilikan tanah tersebut.

“Padahal persoalan terkait HPL telah dihapus dalam UUPA tahun 1960. Kini ini kembali dimunculkan lagi dalam RUU Pertanahan,” lanjut Dewi.

Ketiga, RUU Pertanahan memprioritaskan Hak Guna Usaha (HGU) untuk diberikan kepada pemodal besar atau pengusaha tanpa mempertimbangkan sejumlah aspek, semisal luas wilayah, kepadatan penduduk dan daya dukung lingkungan. Berikutnya, RUU Pertanahan juga disebut tidak mengatur keharusan keterbukaan informasi publik dan putusan Mahkamah Agung (MA).

Persoalan lain yang dikritisi oleh Komite Nasional Pembaruan Agraria, adalah RUU Pertanahan mengatur impunitas penguasaan tanah skala besar atau perkebunan apabila melanggar ketentuan luas alas hak.

Baca Juga :  Kerjasama WCC Dian Mutiara dan Kelurahan Gadingkasri dalam Penyuluhan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

“RUU juga menyempitkan agenda dan spirit reforma agraria. Kita menilai pemerintah hanya menganggap RUU Pertanahan sebagai program penataan aset dan akses. Padahal, banyak permasalahan yang tidak dijamin untuk diselesaikan dalam RUU itu,” urai Dewi.

Masalah ketujuh yang membuat banyak kalangan geleng kepala kepada DPR dan Pemerintah yaitu tidak adanya upaya pemerintah yang tertuang dalam RUU untuk menyelesaikan konflik agraria lantaran hanya mengutamakan win-win solution atau pengadilan pertanahan.

Persoalan terakhir adalah rumusan pendaftaran tanah yang tidak diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. “Persoalan lain yang juga akan menimbulkan masalah adalah tidak ada upaya melindungi hak masyarakat adat serta pembentukan bank tanah juga dinilai tidak sejalan dengan agenda reforma agraria,” ujar Dewi yang menegaskan pasal-pasal karet itu dinilainya tidak ¬†memenuhi syarat secara ideologis, sosiologis dan bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960.

“Bahkan, RUUP nyata-nyata berwatak kapitalisme neoliberal,” tandas Dewi.
Terpisah, RUU Pertanahan memang menargetkan pengesahannya pada tanggal 24 September 2019. Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali.

“Hal itu dilakukan karena keinginan Presiden Joko Widodo. Presiden mau September ini. Secara pembahasan juga sudah selesai dibahas oleh panitia kerja (panja). Laporan panja juga sudah diserahkan ke Komisi II,” ucapnya

Kanal Terkait