SATUKANAL.COM
BERITA STRAIGHT NEWS

Program Seragam Gratis, Bupati Jombang: Kita Evaluasi, Kita Cari Aman

Program bupati Jombang berupa seragam sekolah gratis telah menjadi polemik di masyarakat. Sejumlah sorotan dari berbagai anggota DPRD Jombang juga muncul. Mereka menyatakan program tersebut gagal.

Pemberian seragam sekolah gratis untuk siswa MI/SD dan SMP/MTs negeri maupun swasta itu, merupakan program Bupati Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Sumrambah saat kampanye 2018 lalu. Program tersebut dianggarkan melalui APBD 2018 senilai Rp 30 miliar.

Seragam gratis itu akan diberikan kepada 47 ribu pelajar dari 1.070 lembaga pendidikan di Kota Santri. Yang semula seragam akan diberikan berupa seragam nasional, pramuka, batik dan olahraga, kenyataan dalam pelaksanaannya berubah menjadi seragam berupa kain potong. Tidak hanya itu. Seragam batik batal  diakomodasi pada program tersebut.

Menjelaskan hal itu, Bupati Jombang Mundjidah Wahab mengatakan bahwa seragam sekolah itu tidak harus berbentuk baju. “Yang namanya seragam itu ya tidak harus kain jadi. Kain itu kan juga seragam. Toh di sekolah juga beli seragam dari kain dulu,” terangnya saat diwawancarai seusai pelantikan pimpinan DPRD Jombang, (27/9) sore.

Menanggapi banyaknya sorotan dari para wakil rakyat, Mundjidah segera akan melakukan evaluasi. Ia mengaku bahwa programnya berjalan lambat lantaran proses panjang di laboratorium. “Yang jelas kita evaluasi dulu nanti. Yang penting kita kan cari aman,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, sorotan terkait pelaksanaan program seragam gratis Mundjidah terus dilontarkan oleh para wakil rakyat. Salah satu fraksi di DPRD Jombang yang kerap menyoroti program itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua DPD PKS Kabupaten Jombang Mustofa mengatakan, program unggulan Mundjidah-Sumrambah itu justru menimbulkan polemik dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menurut dia, masyarakat masih harus mengeluarkan biaya potong kain dan jahit untuk sampai menjadi seragam sekolah. “Bahkan saat ini, pembagian seragam gratis ini malah membebankan siswa dan sekolah karena seragam batik sendiri wali murid harus beli dengan harga yang cukup mahal juga. Saya rasa satu tahun program bupati dan wakil bupati masih belum berjalan maksimal. Bahkan bisa dinyatakan gagal,” pungkas nya.

Kanal Terkait