Profouna dan Warga Kompak Hadang Rencana Pemkab Ambil Alih Pengelolaan Hutan Malang Selatan - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Profouna dan Warga Kompak Hadang Rencana Pemkab Ambil Alih Pengelolaan Hutan Malang Selatan
BERITA Kanal Highlight

Profouna dan Warga Kompak Hadang Rencana Pemkab Ambil Alih Pengelolaan Hutan Malang Selatan

Satukanal.com, Malang – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang ambil alih pengelolaan hutan Malang Selatan untuk pengembangan perkebunan sawit dan pembangunan pabrik sawit menuai protes dari warga yang ada di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

Mereka menilai, sawit adalah tanaman yang memiliki dampak lingkungan yang serius karena mengancam sumber mata air, kesuburan tanah serta memperburuk kelestarian lingkungan.

Selain aksi protes dari warga setempat, Profauna (Protection of Forest and Fauna) Indonesia angkat bicara terkait rencana Pemkab Malang bakal mengambil alih pengelolaan hutan dari Perum Perhutani. Profauna menyatakan dengan tegas tidak setuju dengan rencana tersebut.

Rosek Nursahid selaku Ketua Profauna Indonesia mengatakan bahwa, Pemkab Malang dalam hal ini Bupati Malang HM Sanusi tidak perlu mengeluarkan wacana-wacana terkait pengambil alihan pengelolaan hutan di Kabupaten Malang dari Perhutani.

Baca Juga :  Manuto! Kota Malang-mu Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Hal itu didasarkan pada Pemkab Malang yang sampai detik ini belum pernah membuktikan sebuah keberhasilan pengelolaan hutan. “Kami tidak setuju kalau Pemkab mengambil alih” tutur Ketua Profauna Indonesia.

Rosek menegaskan, dirinya menyadari bahwa di dalam Perhutani terdapat beberapa permasalahan, akan tetapi permasalahan yang ada harus segera dibenahi. Karena jika Pemkab Malang mengambil alih pengelolaan hutan di Kabupaten Malang, pihaknya akan semakin pesimis terhadap kondisi hutan di Kabupaten Malang.

“Kami malah sangat jauh lebih pesimis, apakah Pemkab punya kemampuan menjalani itu. Karena kalau melihat tata hutan, misalnya Pemkab Malang pernah kalau nggak salah tahun 2009-2010 malah sempat mengeluarkan wacana mau merubah alih fungsi hutan cagar alam Pulau Sempu untuk peruntukan lain,” jelasnya.

Baca Juga :  ACC Gubernur, Safe House Kawi Aktif Kembali

Maka dari itu, Profauna Indonesia pun menyarankan kepada Pemkab Malang, jika berkeinginan untuk mengambil alih pengelolaan hutan dari Perhutani harus melalui diskusi publik dengan melibatkan masyarakat secara luas dan NGO (Non Governmental Organization) yang fokus terhadap isu lingkungan sesuai Profauna agar menghasilkan kajian ilmiah.

“Kami berharap Pemkab itu membuat diskusi publik yang lebih luas. Kan hanya terbatas tertentu saja. Undanglah kelompok-kelompok, orang-orang yang memang sudah praktisi bekerja di hutan. Jadi bukan teoritis, tapi praktisi. Undanglah tokoh petani hutan, profauna itu bekerja lama di hutan, ajaklah bicara. Jadi kajian nya nanti bersifat ilmiah,” jelasnya.

 

 

 

 

Pewarta : Naviska
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait