Pro Kontra Perppu Ormas, Ini Sikap Lembaga Hukum Rumah Keadilan - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

Pro Kontra Perppu Ormas, Ini Sikap Lembaga Hukum Rumah Keadilan

Satuchannel.com, Kota Malang – Polemik mengenai pengesahan Perppu Ormas ditanggapi beragam oleh elemen masyarakat, termasuk Lembaga Hukum Rumah Keadilan, Kota Malang. Bertempat di Kantornya di kawasan Jalan Kembang Kertas 4, Kota Malang, Direktur Rumah Keadilan, Farid Ramdani menyatakan sikapnya pada Kamis (13/7).

Ada lima poin yang disampaikan perwakilan Rumah Keadilan ini. Lima poin ini pertama yakni adanya kegentingan yang memaksa, sehingga Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang.

Menurut Farid Ramdani, Perppu salah satunya dikeluarkan karena adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang – undang.

“Poin kedua kewenangan pembubaran ormas harus berada di Pengadilan sebagai lembaga negara yang objektif. Namun pada prosesnya harus ada pembuktian benar tidaknya ormas tersebut menyimpang dari pancasila.” ujar Direktur Rumah Keadilan, Farid Ramdani.

Ia menambahkan di poin ketiga dikeluarkannya Perppu No. 2 tahun 2017 adalah tindakan yang mencederai nilai keadilan masyarakat dan nilai demokrasi di Indonesia.

“Poin keempat dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 Kewenangan Pengadilan dalam mengadili Ormas beralih kepada Pemerintah yang notabene adalah sebagai Lembaga Eksekutif. Itu memberikan kekuasaan absolut kepada pemerintah.” jelas Farid.

Selain itu, di poin terakhir pembubaran ormas hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga yudikatif sebagai lembaga yang independen dan dapat menilai secara objektif. Jika Perppu ini dipaksakan maka dalam hal ini kementerian sebagai pembantu Presiden selaku lembaga eksekutif sudah melewati batas kewenangan eksekutif sebagai pelaksana undang – undang. (Ars)

Kanal Terkait