Prediksi Isu-Isu Krusial dalam Pilkada tahun 2020 di tengah Pandemi Covid-19 - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Prediksi Isu-Isu Krusial dalam Pilkada tahun 2020 di tengah Pandemi Covid-19
RISET STRAIGHT NEWS

Prediksi Isu-Isu Krusial dalam Pilkada tahun 2020 di tengah Pandemi Covid-19

SATUKANAL.com, NASIONAL – Genderang kontestasi politik Pilkada tahun 2020 sudah dimulai. Beberapa partai politik pun mulai berani dan yakin untuk mendeklarasikan pasangan calon untuk maju di Pilkada 2020. Ada yang memilih maju melalui jalur independen dan ada yang memilih maju melalui jalur partai. Dalam pelaksanaan pesta demokrasi tak lepas dari adanya isu – isu krusial yang dimungkinkan akan terjadi. Dikutip dari beberapa artikel seperti yang dikutip dari bangsaonline.com, nasional.tempo.co dan www.voaindonesia.com., terdapat beberapa jenis isu krusial yang sering muncul dalam proses pemilihan kepala daerah yaitu isu adanya politik uang, isu hoaks dan SARA serta potensi adanya malpraktik dalam tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Dari data peneliti Perkumpulan untuk Pemilihan dan Demokrasi (Perludem) yaitu Khoirunnisa Nur Agustyati, terdapat 140 pelanggaran yang ditemukan dalam Pilkada tahun 2015 pada proses pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 dan pelanggaran pidana adalah pantauan yang paling banyak ditemukan dengan jumlah 54 temuan. Menurut Bawaslu RI tentang 4 potensi kecurangan Pilkada, terkait dengan potensi kecurangan dan pelanggaran yang bisa terjadi pada Pilkada tahun 2020, pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh inkumben dengan mempergunakan aparatur sipil, kedua adalah politik uang baik dalam mahar ataupun terkait dengan pembelian suara, ketiga terkait dengan ujaran kebencian dan black campaign atau kampanye hitam, dan keempat adalah potensi DPT apakah masyarakat ada dalam DPT itu. Empat masalah tersebut menurut Bawaslu RI selalu akan ada setiap akan melakukan pemilihan. Sedangkan, menurut UU No.1/2015 No. UU No.8/2015 No. UU No.10/2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa jenis pelanggaran dalam Pilkada sendiri ada empat jenis, yaitu pelanggaran pidana pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, dan sengketa pemilihan atau pelanggaran hukum lainnya.

Potensi maraknya politik uang dalam pemilihan pun lahir karena adanya berbagai faktor. Faktor utamanya adalah lemahnya penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilihan yang mengatur secara khusus politik uang yang tidak diperbolehkan adalah yang seperti apa. Pun demikian, bentuk pemberian khusus politik uang yang tak diperbolehkan tak menemui titik bagaimana rupa politik uang yang tak diperbolehkan. Kendati demikian, jika ditinjau dari segi pengertian maka politik uang berdiri dengan 2 kata yaitu politik dan uang, apakah setiap pemberian uang termasuk dalam bentuk politik uang atau tidak pun hal ini tidak jelas dikemukakan dalam perundang-undangan. Sebagaimana penegakan hukum yang umumnya ada pada 3 faktor hukum dan disamping itu adalah faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum yaitu siapa yang membentuk dan menerapkan hukum serta politik itu sendiri erat dengan kekuatan. Selain itu juga, faktor budaya pun turut andil berpengaruh pada penegakan hukum terkait politik uang yang masih banyak ditemui. Budaya (culture) ialah kebiasaan pemberian yang dianggap sah dalam politik. Pada realitanya, praktik politik uang sendiri sasaran kerjanya adalah masyarakat dengan kondisi ekonomi ke bawah.

Baca Juga :  Masukkan No KTP di Eform.bri.co.id/bpum Untuk Cek Nama Penerima BLT UMKM 1,2 Juta

Melihat realita saat ini, kondisi sosial ekonomi masyarakat ditengah pandemi covid-19 mengalami penurunan yang drastis sehingga kenyataan yang demikian berpotensi untuk mempengaruhi atau membeli dukungan masyarakat dengan bentuk politik uang akan meningkat. Hal ini penulis dasarkan pada kebutuhan masyarakat yang terus bertambah sedangkan pendapatan dari masyarakat terus menurun karena kondisi ekonomi Indonesia yang diprediksi akan resesi di masa pandemi Covid-19, sehingga hal ini akan meningkatkan politik uang untuk membeli dukungan. Selain itu, dalam situasi pandemi Covid-19 ini kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon akan tidak mudah, karena waktu yang sulit seperti ini tidak memungkinkan untuk mengumpulkan massa sehingga pasangan calon harus mencari inovasi yang baru untuk melakukan kampanye ditengah pandemi Covid-19, misalnya kampanye digital. Dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 jika pelaksanaan tidak dilaksanakan dengan baik akan dinilai kurang efektif karena adanya Covid-19 yang meresahkan masyarakat membuat masyarakat akan enggan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Baca Juga :  Larangan Mudik Lebaran 2021, Bus Dengan Stiker Khusus Bakal Diizinkan Beroperasi

Selain isu politik uang, ada juga berita bohong atau hoax yang sedang marak didalam negeri. Hoax bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi. Dalam konteks Indonesia saat ini, hoax kerap menjadi isu krusial utama dalam lalu lintas informasi. Dampak berita hoax dalam Pilkada tahun 2020 adalah jatuhnya nama dan harga diri calon, sehingga hal ini akan digunakan untuk memprovokasi dan memicu keresahan masyarakat. Di samping itu juga, isu SARA makin sering diserukan masing – masing pendukung untuk menyerang lawan politik yang bertujuan untuk menjatuhkan lawannya.

Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang –undang tetap bergeming bahwa Pilkada akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 tepatnya pada bulan depan. Realita di Pilkada 2020, tidak menutup kemungkinan melahirkan adanya isu Malpraktik. Malpraktik dalam Pilkada dimaksudkan sebagai tindakan pelanggaran sehingga menjadi suatu kelalaian atau pelanggaran. Pelanggaran itu sebenarnya tergantung dari ketat tidaknya aturan main dalam proses elektoral yaitu kondisi dan praktik demokrasi yang didominasi oleh urusan elektoral dan antisipasi pencegahan agar malpraktik diatas bisa dihindari. Dikutip dari bangsaonline.com, salah satu yang sering terjadi dan menjadi obyek gugatan di DKPP adalah kelalaian atau kecerobohan akibat ketidakhati – hatian dalam menerapkan tahapan pemilihan. Situasi yang demikian masih sering terjadi dalam keadaan Indonesia normal, maka tidak menutup kemungkinan situasi tersebut akan terjadi kembali dengan diperparah karena dilaksanakan di tengah situasi pandemi Covid 19.

Isu – isu krusial dalam pilkada 2020 ini harus dibarengi dengan dukungan terhadap pemilihan yang damai, agar pesta demokrasi berjalan lancar demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia supaya terwujud penyelenggaraan Pilkada yang demokratis. Dengan demikian, sebisa mungkin potensi pelanggaran dalam Pilkada harus diperkecil.

Penulis: Yuniar Damayanti D.
Editor: Redaksi Satukanal

Kanal Terkait