PPKM Mikro Jilid II Kabupaten Malang Resmi Diperpanjang - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
PPKM Mikro Jilid II Kabupaten Malang Resmi Diperpanjang
BERITA HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

PPKM Mikro Jilid II Kabupaten Malang Resmi Diperpanjang

SATUKANAL.com, MALANG– Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Kabupaten Malang resmi diperpanjang. Kebijakan tersebut diberlakuka terhitung mulai hari in, Rabu (24/01/2021) yang akan berakhir pada 8 Maret 2021 mendatang.

Keputusan tersebut merujuk pada Intruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) Nomor 4 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro Jilid II. Sedangkan untuk Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur pun sudah resmi ditandatangani oleh Plh Bupati Malang Wahyu Hidayat.

“Iya, diperpanjang, tadi kami (Pemkab Malang) melakukan video conference dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) untuk kesiapan perpanjangan PPKM mikro. SK nya sudah saya tandatangani semalam. Semuanya berdasarkan Imendagri Nomor 4 Tahun 2021,” ungkap Pelaksana harian (Plh) Bupati Malang Wahyu Hidayat.

Baca Juga :  Banjir Malang, Problem Yang Terjadi Sejak Era Kolonial

Sementara itu, PPKM Mikro Jilid II ini memuat aturan yang masih tetap sama yakni pembatasan 50 persen di tempat usaha higga am malam pukul 21.00. Menurut Wahyu, tidak adanya perubahan tersebut emmbuatpihaknya hanya tinggal memantau langsung pelaksanaan PPKM.

Plh Bupati Malang itu juga menyebut bahwa pada PPKM Mikro Jilid II ini, ia akan langsung ke desa dan kelurahan guna mengecek dan mengevaluasi pelaksanaannya. “Secara garis besar hampir sama, jadi tanpa sosialisasi bisa langsung berjalan. Saya akan seperti kemarin pada PPKM Mikro Jilid I, langsung ke desa dan kelurahan untuk mengecek dan melakukan evaluasi,” ungkapnya.

Baca Juga :  Fokus Kelola Sampah Jadi Barang Berharga, Pemkab Malang Rencana Bangun PLTS hingga Sukses Ubah Sampah Jadi Gas Metan

Lebih lanjut, mengenai proses pencairan Dana Desa untuk operasional PPKM Mikro Jilid II, pihaknya menjelaskan bahwa sudah dilakukan Vidcon beberapa hari lalu dengan Gubernur Jatim. “Dana Desanya sudah cair, 84 Desa se kabupaten Malang. Artinya, mencapai 30 persen dan sisanya yang belum cair masih diproses di kantor pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang dengan sistem,” ungkasnya.

Waahyu juga menambahkan jika belum tuntasnya pencairan dana desa kepada tiap desa dikarenakan adanya perubahan APBD Desa. Sedangkan sekitar 100 desa, saat ini masih dalam proses di KPPN.  “Saya prediksi kemungkinan minggu depan akan selesai,” pungkasnya.

 

 

 

Pewarta: Adinda
Editor: Redaksi Satukanal

Kanal Terkait