PPKM Darurat, Kota Malang Rilis Aturan Baru - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Sisa 300 Pasien Isoman, Kota Malang Gerak Cepat Pindahkan ke Isoteruncinya Di Masyarakat
Walikota Malang, Sutiaji (Foto: ilustrasi/ Satukanal.com)
BERITA Kanal Highlight Kanal Straight

PPKM Darurat, Kota Malang Rilis Aturan Baru

Satukanal.com, Malang – Aturan PPKM Darurat terus mengalami perubahan. Terbaru, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas SE Nomor 35 Tahun 2021 Tentang PPKM Darurat Covid-19.

Walikota Malang Sutiaji mengungkapkan, beberapa perubahan terdapat pada aturan pemberlakuan Work From Office (WFO) bagi sejumlah sektor.

Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti keuangan dan perbankan yaitu meliputi Asuransi, Bank, Pegadaian, dana pensiun, dan Lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen.

“Nah, itu hanya untuk bagian yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantorannya hanya boleh masuk 25 persen,” ujar Sutiaji.

Baca Juga :  Senin Depan Pemkot Malang Uji Coba Sekolah Tatap Muka

Di sektor lain seperti pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi serta perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan maksimal 50 persen staff WFO.

Namun, untuk industri orientasi ekspor dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen hanya di fasilitas produksi atau pabrik. Selanjutnya, 10 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

“Tapi dengan syarat pihak perusahaan harus menunjukkan bukti dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor. Selain itu, perusahaan juga wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),” imbuhnya.

Sektor pemerintahan pun juga diberlakukan penekanan terkait WFO. Dimana, sektor pemerintahan yang memberikan layanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 persen maksimal staf dengan protokol kesehatan (prokes) ketat.

Baca Juga :  BPBD Suplai Air Bersih di 3 Titik Desa Kunjorowesi Mojokerto

“Memang ada beberapa sektor yang diperbolehkan beroperasi dengan 100 persen jumlah staf WFO tanpa pengecualian. Namun itu hanya sektor kritikal kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat,” jelasnya.

Sedangkan untuk sektor kritikal lain seperti penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk ternak atau hewan peliharaan, pupuk dan Petrokimia, serta semen dan bahan bangunan dapat beroperasi 100 persen maksimal staf. Meski begitu, hanya pada fasilitas produksi konstruksi atau pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran diberlakukan maksimal 25 persen staf WFO.  “Ketentuan itu juga berlaku bagi sektor kritikal objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar mencangkup listrik, air, serta pengelolaan sampah,” pungkas Sutiaji.

 

 

Pewarta : Chosa Setya Ayu
Editor : Adinda

    Kanal Terkait