Porsi Keterlibatan di Pemerintahan Naik, Kesejahteraan Perempuan Masih Stagnan | SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
perempuan-berpolitik
Ilustrasi peran perempuan dalam dunia politik (Foto : redaksikota.com)
HIGHLIGHT ISU PILIHAN

Porsi Keterlibatan di Pemerintahan Naik, Kesejahteraan Perempuan Masih Stagnan

SATUKANAL, MALANG – Selama dua dekade terakhir pasca reformasi, peran perempuan semakin terlihat di kancah politik Indonesia. Namun sayangnya, jumlah yang meningkat masih belum berimbas signifikan terhadap kesejahteraan perempuan di level bawah.

Periode pertama pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan jumlah menteri pertama terbanyak pasca reformasi. Pada Kabinet Kerja (2014-2019) tercatat ada 8 perempuan dari 34 posisi menteri.

Namun, jumlah tersebut turun pada periode kedua kepemimpinan Jokowi. Dalam Kabinet Indonesia Maju (2019-2024), hanya ada 5 jabatan menteri yang diampu oleh perempuan dari 34 jumlah menteri.

Di ranah legislatif, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia perempuan periode 2014-2019 sebanyak 97 orang atau 17,32 persen dari total 560 orang.

Menurut databoks, angka ini lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota DPR RI wanita periode 2009-2014 yang berjumlah 100 orang atau 17,86 persen dari total 560 jiwa.

Sedangkan dari data KPU RI, anggota DPR perempuan dari yang sebelumnya tahun 2014-2019 sebesar 17,32 persen meningkat menjadi 20,87 persen pada periode 2019-2024.

Namun, Sosiolog FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Vina Salviana menyatakan tingginya peran perempuan dalam dunia politik di Indonesia tak sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan garis kemiskinan rumah tangga miskin yang dipimpin kaum wanita.

Vina menyatakan bahwa sebenarnya pendidikan politik dapat dilakukan mulai dari rumah. “Memberikan pengetahuan demokrasi mulai dari lingkungan keluarga,” tuturnya.

Dia menegaskan bahwa perempuan harus berdaya. Mulai dari keluarga, lingkungan sosialnya, serta ranah ekonomi. “Jadi biarkan perempuan bekerja, mencari pendapatan karena akan memperbaiki kualitas hidup dari keluarga dan anak-anaknya,” tegasnya.

Selain itu dia juga mengkritisi masih adanya diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan kerja. Mulai dari segi pendapatan, hingga fasilitas-fasilitas maupun tunjangan kinerja. “Cara pemberian upah yang lebih memuliakan dan memberikan hak yang setara antara laki-laki dan perempuan,” jelasnya.

Vina juga membeberkan tindakan-tindakan yang seyogyanya dilakukan politisi perempuan. Menurutnya, sebanyak 20,87 persen perempuan yang duduk di kursi DPR harusnya memiliki kekuatan.

Misalnya, dengan membuat regulasi yang berbasis keadilan gender. “Karena duduk di parlemen, mereka bisa buat regulasi.Terutama yang bisa mengurangi beban perempuan, memperjuangkan hak perempuan,” paparnya.

Selain itu juga dengan menguatkan konstituen melalui program yang berpihak pada kepentingan perempuan, serta membangun networking internasional.

“Membuat regulasi harus bersinergi dengan lembaga eksekutif yang bertugas menjalankan pelaksana perundangan-undangan. Oleh karena itu harus ada regulasi yang mengurangi beban perempuan,” ujarnya.

“Saya berharap bahwa politisi perempuan harus turun gunung untuk menyelesaikan problematika yang dihadapi kaum perempuan Indonesia agar perempuan berdaya sebagai keluarga yang sejahtera,” pungkasnya.

Pewarta: Sherla Naya

Redaktur: N Ratri

    Kanal Terkait