SATUKANAL.COM
Polresta Kediri Jalankan Operasi Yustisi Sasar Pengguna Jalan Tak Patuh Protokol
Razia Yustisi Oleh Jajaran Polresta Kediri di Bundaran Sekartaji (Istimewa)
BERITA COVID-19 HIGHLIGHT STRAIGHT NEWS

Polresta Kediri Jalankan Operasi Yustisi Sasar Pengguna Jalan Tak Patuh Protokol

SATUKANAL, KEDIRI – Jajaran Polresta Kediri mulai terapkan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan di Kota Kediri.

Operasi Yustisi Protokol Kesehatan ini dilaksanakan menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan di wilayah hukum Polres Kediri Kota.

Kapolresta Kediri, AKBP Miko Indrayana mengatakan, operasi Yustisi pemakaian masker digelar mulai diberlakukan di Sekartaji dan Kantor pos pada hari Senin yang lalu.

Kedua tempat tersebut dipilih lantaran masih banyak masyarakat yang berkerumunan tanpa menggunakan masker dan tidak melaksanakan protokol kesehatan.

Ia juga menjelaskan akan melakukan kegiatan ini dibeberapa tempat lain yang berpotensi terjadi kerumunan masa dan langgar protokol kesehatan dimasa pandemi Covid ini.

“Pertama di kerumunan masa, misalkan di pasar, dipusat perbelanjaan, atau mungkin ditempat lain. Contoh misalnya di Kantor Pos. Kita akan tegakkan peraturan yang ada dengan sesuai peraturan yang ada.” Jelasnya.

Baca Juga :  KPU Kabupaten Kediri Batasi Kedatangan Pendukung di Pendaftaran Bacabup

Miko menuturkan kegiatan ini sudah dilakukan koordinasi dengan pihak pengadilan, Satpol PP, terkait dengan Penyidik atau Pengadilan yang ada.

“Karena sifatnya hampir sama, yaitu Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Kami juga melaksanakan koordinasi dengan pihak pengadilan akan melaksanakan sidang ditempat. Sehingga nanti masyarakat yang terjaring atau melanggar, nanti akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.” Tuturnya.

Miko mengungkapkan sosialisasi yang sudah dilakukan cukup lama, baik melalui pelaksanaan kegiatan Instruksi Presiden (Impres) Nomor 6 Tahun 2020, serta Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 32 Tahun 2020.

“Sudah hampir satu bulan kita melaksanakan sosialisai tersebut, dan saat ini kita akan melakukan operasi tersebut.” Ungkapnya.

Baca Juga :  16.855 Pemilih Pemula di Kabupaten Kediri Belum Mendapatkan e KTP

Miko juga menilai, sanksi bagi yang melakukan pelanggaran akan mengacu pada aturan yang ada, serta melihat situasi dan kondisi di wilayah Kota Kediri. Sama halnya aturan yang akan dilakukan dalam Perwali, sehingga tidak akan tumpang tindih.

“Contoh misalnya di Perwali disebutkan denda bagi yang melanggar dikenakan 100 ribu, atau mengganti dengan 20 masker. Kalau yang bersangkutan masih baru melanggar 1 kali, saya rasa tidak lah. Masak kita sanksi, tapi kita beri peringatan. Kita kan punya datanya sudah melanggar berapa kali, kalau yang bersangkutan melanggar lagi, kita akan beri sanksi.” Pungkasnya.

 

Pewarta : Anis Firmansyah
Editor : Redaksi Satukanal

    Kanal Terkait