Pindah Domisili Tak Perlu Surat Keterangan RT, Tak Perlu Ribet!
SATUKANAL.COM
pindah domisili
Tampilan KTP saat ini (Foto: Satukanal)
BERITA Kanal Straight

Pindah Domisili Tak Perlu Surat Keterangan RT, Tak Perlu Ribet!

Satukanal.com, Nasional– Surat keterangan RT/RW hingga Desa/Kelurahan sudah dihapuskan untuk proses pindah domisili.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh.

Kebjiakan tersebut mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) 96 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 108 Tahun 2019.

“Pindah penduduk dalam satu Kabupaten/Kota, cukup menunjukan Kartu Keluarga (KK) saja. Tidak perlu pengantar apapun,” ujar Zudan sebagaimana dilansir dari siaran pers Dukcapil Kemendagri, Senin (10/1/2022).

Ia pun menyebut bahwa apabila ada Kepala dinas Dukcapil yang masih meminta pengantar dari RT/RW sampai ke Desa/Kelurahan akan diberikan sanksi tegas.

Baca Juga :  Penting Diketahui! Ini Jenis Pasir Aquascape dan Cara Perawatannya

“Jadi, kalau ada Kepala Dinas Dukcapil yang masih meminta pengantar dari RT/RW sampai ke Desa/Kelurahan akan saya beri sanksi tegas,” jelasnya dilansir dari siaran pers Dukcapil Kemendagri, Senin (10/01/2022).

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa perpindahan penduduk dalam satu kabupaten/kota juga tidak memerlukan Surat Keterangan Pindah (SKP).

SKP hanya diberikan kepada penduduk yang melakukan perpindahan antar kabupaten/kota atau antar provinsi.

“SKP diberikan oleh Dinas Dukcapil asal untuk ke daerah tujuan,” tutur Zudan.

Menurutnya, dihapuskannya keterangan RT/RW sampai desa/kelurahan bukan tanpa alasan. Sebab, data kependudukan yang diampu Dukcapil sudah lengkap sehingga tidak memerlukan verifikasi dari RT/RW maupun desa/kelurahan.

Baca Juga :  Jual Foto Selfie sebagai Produk NFT di OpenSea, Seorang Pemuda Raup Ratusan Juta Rupiah

Meski demikian, kebijakan ini tidak berlaku bagi penduduk yang belum terdata dalam database.

“Kecuali penduduk tersebut belum terdata dalam database, maka perlu pengantar RT/RW untuk membuat NIK pertama kali,” ungkap Zudan.

Zudan pun mengimbau agar masyarakat mencermati persyaratan-persyaratan yang berlaku secara sungguh-ssungguh.

Tak hanya itu, ia juga meminta agar para Kepala Dinas Dukcapil untuk mengecek sampai petugas di tingkat kelurahan/desa atau mecamatan, dan mengganti atau bahkan mencopot petugas yang tidak melayani dengan baik.

“Kita harus tegas karena pelayanan publik ini mutlak harus diperbaiki agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik,” tambahnya. (Adinda)

Kanal Terkait