Perusahaan Tak Bayar THR, Disnaker Kabupaten Kediri Buka Posko Aduan Buruh - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Perusahaan Tak Bayar THR, Disnaker Kabupaten Kediri Buka Posko Aduan Buruh
BERITA KABUPATEN KEDIRI

Perusahaan Tak Bayar THR, Disnaker Kabupaten Kediri Buka Posko Aduan Buruh

SATUKANAL.com, KEDIRIDinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kediri, memastikan setiap pekerja buruh mendapatkan upah Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan di tahun 2021.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021, yang mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021 secara penuh, atau tanpa dicicil.

Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Disnaker Kabupaten Kediri, Arman Fuadi, mengatakan pihaknya akan membuka posko pengaduan bagi pekerja buruh yang tidak mendapatkan hak THR-nya di Kantor Disnaker Kabupaten Kediri.

“Kita ada posko THR keagamaan, bila ada pengaduan THR silahkan mengadu disini,” kata Arman, kepada Satukanal.com, Kamis 15 April 2021.

Baca Juga :  Gedung Isolasi Covid SD Pelem Pare, Mulai Kedatangan PMI Asal Kabupaten Kediri

Dia mengungkapkan dari kejadian tahun lalu masih belum ada pengaduan terkait hak THR para pekerja buruh. Meski juga telah dibuka posko pengaduan THR keagamaan, beserta sanksi teguran dan denda bagi para pengusaha yang melanggar ketentuan pembayaran.

Pengawasan adanya pelanggaran, disebutkan akan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang bernaung di bawah Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur dan bertempat di pos BLK Gedang Sewu Pare, Kabupaten Kediri.

“Di kita (Disnaker) hanya melakukan tugas-tugas pembinaan dan sosialisasi dan nanti yang memberi sanksi pemeriksaaan adalah pengawas ketenagakerjaan,” tuturnya.

Baca Juga :  Wisata Kediri Belum Dibuka Resmi, Hasil Evaluasi Masih Tataran Uji Coba

Lebih lanjut, yang berhak menerima pembayaran THR ialah pekerja buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Beserta besaran ketentuan seperti selama bekerja secara terus-menerus 12 bulan akan diberi 1 kali upah kerja.

Selanjutnya kurang dari 12 bulan, akan dihitung rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja. “Kita ada forum komunikasi grup WA (WhatsApp) HRD personalia perusahaan. Kita bagikan informasikan sudah tau, juga dimedia masa dan Medsos (Media Sosial) Disnaker kita sampaikan,” pungkasnya.

Pewarta : Anis Firmansah
Editor : Redaksi Satukanal

Kanal Terkait