Perlu Komitmen, Ranperda KTR Masih Terus Digali - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

Perlu Komitmen, Ranperda KTR Masih Terus Digali

Satuchannel.com, Kota Malang – Polemik rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Malang terkait kawasan tanpa rokok (KTR) jadi bahan diskusi interaktif dengan tema besar ‘urun rembug untuk Perda yang implementatif dan berkeadilan sosial’, jumat (4/8). Dalam hal ini, para pelaku industri rokok meminta agar pemerintah lebih berkomitmen soal Ranperda KTR yang akan diberlakukan ini.

Ketua Umum Aliasni Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Kota Malang, Budidoyo menilai, beberapa hal yang harus segera dibenahi adalah soal regulasi kawasan bebas asap rokok itu. Pasalnya, jika hanya ada pelarangan saja dan tanpa ada solusi akan memungkinkan Ranperda ini dirasa mengada-ada.

“Harus ada solusinya. Jadi ketika ada kawasan tanpa rokok, maka harus disediakan sebuah tempat yang diperbolehkan untuk merokok,” jelas Budidoyo kepada awak media.

Ia juga menambahkan, meski KTR ini akan diberlakukan, industri rokok sangat siap mendukung. Asalkan, semua regulasi yang dibuat harus jelas dan tidak timpang. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan dapat berjalan secara berkesinambungan.

“Paling penting pemerintah harus konsisten dengan apa yang telah dibuat. Karena jika benar-benar dilarang tanpa ada ruang, maka industri rokok akan benar-benar bangkrut dan berimbas pada para tenaga kerja,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda KTR, Sulik Lestiawati mengaku bahwa Ranperda KTR ini masih terus digali. Istilah pelarangan bagi Sulik perlu diluruskan, karena istilah yang dimaksud sebenarnya adalah pembatasan.

“Niat Kita hanya membatasi, tapi tidak membatasi seluruhnya. kita membuat perda ini akan mengacu pada kota-kota seperti Kudus dan Kediri yang memiliki perusahaan rokok. Jadi intinya mengatur, bukan melarang,” ungkap Sulik.

Kedepannya, Sulik berharap sarana prasarana yang menunjang KTR ini harus lengkap terlebih dahulu. Sehingga, Ranperda KTR ini bisa terealisasi dan tidak menimbulkan polemik.

“Sarana prasarananya memang harus lengkap dulu dan mumpuni. Insyaallah target tahun ini selesai perdanya dan bulan depan sudah bisa mengajukan perda KTR ini,” tuturnya. (GUM)

Kanal Terkait