Perkuat Peran UMKM di Kota Malang Melalui Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Sosialisasi Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa No.11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kamis (11/10/2021). (foto: Lutfia Indah/satukanal.com)
ADV

Perkuat Peran UMKM di Kota Malang Melalui Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Satukanal.com, Malang – Demi memperkuat peran UMKM, pemerintah mewajibkan pengadaan barang dan jasa di Kota Malang melibatkan UMKM Kota Malang. Kebijakan alokasi 40 persen bagi UMKM dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diharapkan proses perputaran ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Hal ini dijelaskan dalam Sosialisasi Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa No.11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Hotel Santika Malang pada Kamis (11/10/2021).  Acara yang diselenggarakan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kota Malang ini dihadiri Camat, Lurah, Kepala Sekolah, hingga Puskesmas di Kota Malang.

Kota Malang sendiri menurut penjelasan dari Kepala Bagian ULP Barang dan Jasa Kota Malang, Widjaja Saleh Putra telah mencapai 99% untuk UMKM.

“Kota Malang tahun 2022 anggaran belanja barang jasa dan modal dari APBD sebesar 2,2 triliyun, APBD belanja barang jasa dan modalnya 1,1 triliyun, hampir 100% sudah memasuki. Untuk UMKM-nya sendiri sudah 99% itungannya sudah lebih dari 40%,” tutur Widjaja Saleh Putra.

Berdasarkan keterangan dari Widjaja, total belanja darang/jasa Kota Malang yaitu sebesar 1,1 triliyun, sedangkan untuk uraian dari belanja barang dan jasa untuk UMKM senilai 15 Miliar dari 1,1 Triliyun sehingga persentasenya melebihi 40 persen.

Setiap pemenang tender diwajibkan membelanjakan terkait pengadaan barang dan jasa kepada UMKM di Kota Malang. Apabila didapati pemenang tender yang berasal dari luar Kota Malang maka mulai dari bahan-bahan, tukang, besi dan lainnya wajib berasal dari Kota Malang.

“Itu sebenarnya supaya proses ekonomi kita berjalan dan perputaran ekonomi juga basicnya adalah perdaerah,” tukas Sutiaji, Walikota Malang.

Dengan adanya kebijakan 40% tersebut, harapannya Kota Malang bersama dengan UMKMnya bisa memperkuat basis perekonomian di setiap daerah di Kota Malang. (Adv)

 

Kanal Terkait