SATUKANAL.COM
BERITA

Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Libatkan Unsur Disabilitas

SATUKANAL, KEDIRI – Bawaslu mengharapkan keterlibatan masyarakat selama proses pelaksanaan Pilkada 2020. Sebab, sumber daya pengawas di Bawaslu tak banyak, sementara pihak yang harus diawasi cukup banyak.

“Misalnya partai politik pendukung, pasangan calon, tim kampanye, masyarakat maupun pihak lain yang diharapkan bersikap netral di Pilkada, seperti ASN, Polri, dan TNI,” jelas Aang Kunaifi, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Timur, Senin (10/2/2020).

Ditemui di sela rapat koordinasi divisi pengawasan Bawaslu se-Jawa Timur, Aang mengatakan rakor tersebut akan merumuskan program pengawasan partisipatif yang bisa berkelanjutan, bermanfaat, dan merangsang pengawasan partisipatif masyarakat di Pilkada 2020.

Salah satunya, kegiatan itu berupa Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di tahun 2019. “Atau melibatkan Pramuka dan perguruan tinggi,” imbuh Aang.

Baca Juga :  Dua Calon Independen Mundur dari Pilbup Kediri

Hasilnya, ada 873 laporan yang diterima Bawaslu dari masyarakat pada Pemilu 2019. Namun, di lain sisi, pemahaman masyarakat soal kebutuhan laporan dalam mekanisme penanganan pelanggaran belum utuh.

“Misalnya ketentuan formil materiil,” katanya.

Di Kabupaten Kediri, selain kesadaran hak pilih, pengawasan partisipatif masyarakat menjadi satu poin yang diperhatikan. Ali Mashudi, koordinator divisi pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri berharap kesadaran masyarakat untuk melapor lebih meningkat.

Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Kediri tengah menyiapkan Telulasan. Telulasan merupakan bentuk kerjasama Bawaslu dengan 13 lembaga, di antaranya ada unsur mahasiswa, ormas, pemantau, komunitas, dan kelompok disabilitas.

Baca Juga :  Daftar Lewat Golkar, Ketua Kadin Kabupaten Kediri: AG2 dari PDIP

Setiap tanggal 13 setiap bulan, mereka akan membahas isu aktual terkait tahapan pemilihan. Mereka juga akan melakukan pelaporan kepada Bawaslu soal temuan terkait dugaan pelanggaran Pilkada 2020.

Ali juga menegaskan, jika masyarakat belum berani melaporkan ke Bawaslu bilamana menemui dugaan pelanggaran, mereka cukup memberikan informasi awal.

“Kami punya kewenangan investigasi, laporan tersebut akan kami perdalam, cek ke lapangan, dan verifikasi ke beberapa pihak. Tentu, informasi awal dari masyarakat perlu disertai bukti,” pungkas Ali.

Pewarta: Isnatul Chasanah

Redaktur: N Ratri

    Kanal Terkait