Pengamat Kebijakan Publik UB : Hanya 13% Dana Desa Dikorupsi, tapi Beritanya Lebih Heboh dari Korupsi DAU dan DAK - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
BERITA

Pengamat Kebijakan Publik UB : Hanya 13% Dana Desa Dikorupsi, tapi Beritanya Lebih Heboh dari Korupsi DAU dan DAK

Dana Desa (DD) telah menjadi magnet kuat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Besarnya alokasi anggaran setiap tahun yang digelontorkan pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo kepada sekitar 74.754 desa di Indonesia telah mencapai Rp 260,65 triliun (2015-2019).

Dari total anggaran tersebut, pemerintah desa mengalokasikan DD pada kegiatan bidang pembangunan desa.

Baik sarana prasarana (sarpras) desa (45%), sarpras pelayanan sosial dasar (19%), sarpras ekonomi (3%), sarpras lingkungan (5%) dan sarpras lainnya (4%).

Sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa (13%).

Dengan besarnya anggaran DD yang secara nyata dimanfaatkan oleh masyarakat desa selama 4 tahun terakhir telah menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dan kualitas hidup masyarakat desa di Indonesia.

Tapi, tentunya tidak ada gading yang tak retak. Pun dalam pengelolaan DD sampai tahun 2018 yang juga diikuti cerita persoalan-persoalan yang ada di perdesaan.

Dimana, menurut pengamat kebijakan publik Universitas Brawijaya (UB) Malang Fadillah Putra, terdapat lima laporan atas adanya penyimpanan DD terbanyak.

Pertama, tidak ada pembangunan di desa, pembangunan atau pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi, dugaan mark up oleh oknum pemerintah desa serta tidak adanya transparansi dan pelibatan masyarakat.

Baca Juga :  Lukisan-Lukisan Mahasiswa UB Malang yang Mengekspresikan Liku-liku Hidup

“Ini lima permasalahn pengelolaan DD selama ini yang banyak dilaporkan. Walaupun prosentasenya kecil, tapi tentu menjadi tugas kita semua untuk terus menghilangkannya,” kata Fadillah dalam acara sosialisasi pengawasan DD.

Penekanan Fadillah dalam menyikapi persoalan penyalahgunaan DD tersebut didasarkan pada berbagai pemberitaan yang lebih menyukai kasus yang ada dalam pengelolaan DD.

Dibandingkan dengan keberhasilan pemerintah desa selama 4 tahun terakhir dalam membangun wilayah desanya masing-masing melalui DD.

“Dari data yang ada selama 4 tahun terakhir, persoalan DD sekitar 13 persen saja. Tapi, pemberitaan tentangnya sangat massif serta mengalahkan pemberitaan korupsi di anggaran lainnya. Misalnya Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK),” ucap Fadillah.

Dirinya menyebutkan, untuk korupsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di tingkat daerah nilai prosentasenya lebih tinggi daripada pengelolaan DD.

Yakni sekitar 44 persen DAU dan DAK kerap jadi bancakan para oknum di dalam pemerintahan daerah sejak Otonomi Daerah (Otoda) diluncurkan pemerintah pusat.

“Tapi itu tadi saat pemdes yang terkena masalah dalam DD, maka lebih banyak yang menyorotnya dan dijadikan headline di koran-koran,” ujarnya.

Baca Juga :  Tunjang Belajar Daring, Dosen Pemerintahan UB Kenalkan Situs Pembelajaran untuk Santri

Tanpa memperbandingkan antara penyelewengan yang masuk tindak pidana korupsi, maka berbagai pemangku kepentingan dalam DD terus melakukan berbagai pencegahan dan antisipasi agar anggaran besar tersebut tidak kembali bocor di tahun 2019.

Fadillah menyampaikan, ada enam upaya pengawasan DD yang terus dilakukan. Yakni, mereformasi satgas DD, kerjasama Polri dan Kemendagri, kerjasama KPK, Kejaksaan dan BPKP, forum perguruan tinggi untuk desa (pertides) yang terus diintensifkan.

Termasuk pembentukan Pokja masyarakat sipil dan kerjasama dengan organisasi keagamaan.

“Jadi pengawasan sebenarnya berlapis-lapis dan telah dilaksanakan diseluruh daerah,” ujarnya.

Suwadji Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang juga menyampaikan, setiap tahun pengelolaan DD di Kabupaten Malang terus mengalami perbaikan demi perbaikan.

Begitu pula dengan adanya pengawasan dan pelibatan masyarakat yang semakin sadar atas posisi satu sama lain dalam konteks fungsi dan tugasnya.

“Semua sudah berjalan, walau memang ada yang belum maksimal. Kita juga terus melakukan berbagai pendampingan terkait hal tersebut dalam berbagai kegiatan ke tingkat desa,” ucap Suwadji.

Kanal Terkait