Penerima Bansos di Mojokerto Wajib Tunjukkan Sertifikat Vaksin - SATUKANAL.COM
SATUKANAL.COM
Penerima Bansos di Mojokerto Wajib Tunjukkan Sertifikat Vaksin
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati meninjau penyerahan bansos (Foto: Humas Pemkab Mojokerto)
BERITA Kanal Highlight Kanal Straight

Penerima Bansos di Mojokerto Wajib Tunjukkan Sertifikat Vaksin

Satukanal.com, Mojokerto – Penerima bantuan sosial (bansos) maupun Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Mojokerto wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19 saat penyaluran. Bansos yang dimaksud, yakni bantuan sosial pangan program sembako (BSPPS), BPNT, PKH, BST Kemensos, BLT DD, dan BST APBD Kabupaten.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Ludfi Ariyon mengatakan, kebiijakan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2021 atas perubah Perpres nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.

Perpres ini diteken pada 9 Februari 2021. “Benar (vaksin jadi syarat menerima bansos), ada perpres nomor 99 tahun 2020, Pasal 13A,” katanya, Selasa (05/10/2021).

Dalam Perpres tersebut, berisi sejumlah perubahan yang termuat dalam pasal-pasal tambahan. Salah satu pasal yang ditambahkan adalah pasal 13A dan pasal 13B. Kedua pasal ini berada di antara pasal 13 dan pasal 14 pada Perpres sebelumnya.

Secara rinci, pasal 13A mengatur tentang sasaran penerima vaksin Covid-19, kewajiban sasaran penerima vaksin, dan ketentuan sanksi. Ada beberapa sanksi yang bisa diberikan kepada orang yang ditetapkan sebagai penerima vaksin Covid-19, tetapi tidak mengikuti vaksinasi. Salah satu sanksinya, yakni tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos).

Meski begitu, Ludfi menjelaskan, peraturan tersebut dikecualikan bagi KPM yang mengidap penyakit Komorbid Covid-19. “Warga yang komorbid Covid-19 boleh tidak vaksin saat mengambil bansos asalkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dokter,” jelasnya.

Menurut Ludfi, selama ini banyak warga yang belum vaksin tapi mengaku mengidap komorbid Covid-19 dan tidak bisa membuktikan hasil pemeriksaan dokter.  “Banyak warga yang mengaku sakit, tapi sebenarnya mereka tidak mau divaksin. Jadi ya harus ada bukti. Kalau tidak bisa ya kita tunda dulu bansosnya,” paparnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepalan Pelaksana Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto itu menambahkan, tujuan dari vaksin jadi syarat penerimaan bansos adalah untuk mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Mojokerto.

“Syarat itu kan untuk percepatan vaksinasi, mengingat masih banyak masyarakat yang enggan untuk di vaksin,” pungkasnya.

 

Baca Juga :  PTM Berjalan, Sekolah di Jombang Siap Tambah Kapasitas

 

 

Pewarta : Hermansyah
Editor : Adinda

    Kanal Terkait